Politik Zig-zag Pilkada 2018

PENDAFTARAN calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2018 tinggal menghitung hari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 8-10 Januari 2018 sebagai masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD, tanpa tambahan waktu.

Meski demikian, hingga kemarin, sejumlah partai politik belum juga menetapkan calon kepala daerah yang bakal diusung.

Di Jawa Barat, Golkar yang sebelumnya mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bahkan mengubah rekomendasi ke pasangan Deddy Mizar-Dedi Mulyadi.

Di Jateng, Golkar belum juga mengumumkan pasangan calon yang bakal didukung.

Setali tiga uang, di dua provinsi tersebut, PDIP bahkan belum menetapkan calon.

Di lain sisi, bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang dukungan pencalonnya dibatalkan Golkar, kemarin berkunjung ke Kantor DPP PDIP.

Emil bertemu Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Andreas Hugo Pareira dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartanto.

Meski mengaku pertemuan itu sebatas silaturahim, Emil tidak menampik PDIP memiliki kader mumpuni untuk disandingkan bersamanya.

Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan melihat manuver-manuver itu terjadi akibat partai sulit menentukan calon untuk diusung.

Itu bisa karena parpol tidak memiliki calon dominan atau kalaupun ada calon berelektabilitas tinggi, ia bukan kader partai.

Dua hal itu membuat partai-partai harus mempraktikkan politik zig-zag dalam Pilkada 2018.

"Zig-zag itu bisa juga karena mereka tak yakin atau tak punya calon kompetitif. Jawa Barat menjadi contoh nyata," tandas Djayadi.

Senada, pengamat politik LIPI Indria Samego melihat langkah zig-zag parpol mengusung calon kepala daerah merupakan persoalan klasik.

Penyebab utamanya ialah parpol kesulitan mencari tokoh yang dipastikan menang, khususnya dari kader internal.

"Selama praktik pilkada masih seperti itu, sulit diharapkan muncul kepala daerah berkualitas."

Jawa Timur

Politik zig-zag juga tecermin dalam peta persaingan pilkada di Jatim.

Di provinsi itu, Partai Gerindra, misalnya, sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan putri Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid, Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid.

Nama Yenny menjadi salah satu yang dibahas di samping anggota DPR Moreno Suprapto dan Bupati Bojonegoro Suyoto.

Namun, Yenny menolak pencalonan itu.

Pasalnya, ia tidak mendapatkan restu keluarga.

Direktur Wahid Institute itu mengaku sudah memikirkan secara matang tawaran dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ia pun sudah berkonsultasi dengan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU).

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo atas tawaran yang disampaikan. Sesungguhnya itu sudah saya pikirkan matang-matang. Saya tidak dapat izin dari sesepuh dan bunda saya," kata Yenny di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jaksel, kemarin.

Menurut Yenny, alasan keluarga tidak merestui ialah karena ia harus menjaga keutuhan NU.

Yenny pun tidak mau pencalonannya memecah belah umat.

Prabowo mengaku sedih.

Namun, ia menghormati keputusan Yenny.

"Saya menerima dan menghormati keputusannya. Ya mau diapakan," kata Prabowo. (Nur/Nov/X-6)