Tahun Politik Ujian Stabilitas

DALAM hitungan jam, tahun bakal berganti. Bunyi terompet, nyala kembang api, dan bunyi petasan akan bersahutan mewarnai pergantian tahun. Tahun 2017 ditutup dan lembaran baru 2018 dibuka.

Pun bangsa Indonesia akan memasuki tahun-tahun yang diprediksi bertensi panas, yakni pilkada serentak di 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tidak berhenti di situ, bangsa Indonesia harus bersiap menuju tensi politik yang lebih tinggi, yakni Pemilihan Presiden 2019.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies, Philips Vermonte, mengatakan stabilitas politik dan ekonomi pada 2018 tergantung pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. "Apabila kontestasi pemilu pada tahun politik mendatang berlangsung aman, bisa dipastikan kondisi politik dan ekonomi berlangsung stabil," ujarnya, kemarin. Meskipun demikian, kata dia, yang perlu dicatat ialah soal integritas profesionalitas penyelenggara pemilu agar tidak membuat gejolak. "Sangat penting ialah kontrol para elite yang bertarung dalam pilkada dan persiapan Pemilu 2019. Apakah mereka memilih sentimen primordial yang bisa menyebabkan masyarakat terbelah atau memilih cara berpolitik yang berorientasi pada ide dan gagasan.

" Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pada kampanye Pilkada 2018 mendatang setidaknya ada lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi penggunaan isu SARA, yakni Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Barat.

"Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi karena tidak semua masyarakat di daerah itu paham dengan pemilu," jelasnya di Yogyakarta, kemarin.
Jawa Barat, lanjutnya, dianggap memiliki tingkat kerawanan kedua tinggi. "Jawa Barat satu-satunya daerah dengan jumlah pemilih terpadat di Indonesia sehingga diperebutkan oleh seluruh partai politik," ungkapnya.

Ekonomi tumbuh

Perekonomian Indonesia diprediksi akan terus bertumbuh pada tahun depan. Tahun politik yang dimulai pada 2018 dinilai tetap akan positif bagi Indonesia.

Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP) Denni Puspa Purbasari menilai pertumbuhan ekonomi masih akan positif karena faktor ekonomi global yang mengalami akselerasi.

Berbagai negara, kata dia, meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2018 sehingga akan berdampak pada ekonomi Indonesia. "Namun, perhatian utama kita ialah bagaimana pertumbuhan ekonomi lebih broad based (berbasis luas) dan berkesinambungan supaya kemiskinan berkurang dan lapangan kerja tercipta," ucap Denni, kemarin.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyoroti efektivitas belanja negara sebagai kunci pendorong ekonomi Indonesia pada tahun depan. Menurutnya, belanja negara senilai Rp2.221 triliun harus benar-benar efektif, bukan sekadar mencapai penyerapan anggaran yang tinggi. Enny berharap dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk menggali potensi dan pembangunan desa.

"Kalau belanja barang efektif membuat pelayanan makin efisien dan cepat, kemudahan bagi dunia usaha akan terasa riel, tidak hanya sekadar peringkatnya yang naik, tetapi pengusaha tetap mengeluh."Selain itu, pemerintah diharapkan tetap menjaga daya beli masyarakat pada tahun depan karena konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia.

"Listrik dan BBM sudah disebut tidak akan naik. Itu berita bagus, tapi jangan sampai kementerian lain malah menaikkan tarifnya, misalnya tarif tol," pungkas Enny. (Jes/AU/X-4)