Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak akan bergabung dengan koalisi Golkar-Demokrat yang mengusung Dedi Mulyadi-Deddy Mizwar.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghormati putusan Dedi Mulyadi yang memilih Deddy Mizwar.
"Kami hormat keputusan tersebut. Namun, PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jabar tentunya punya opsi sendiri dan kami berhak untuk mengusung sendiri calon di Jabar," ujar Hasto saat dihubungi, Jumat (29/12).
Hasto menjelaskan sulit bagi PDIP untuk mengusung Deddy Mizwar karena selama ini tidak ada lobi dengan Demokrat di Jabar. Setelah Deddy bergabung dengan Dedi, Hasto mengatakan partainya juga tidak berencana untuk membangun komunikasi dengan Demokrat. Deddy Mizwar saat ini memang sudah resmi menjadi kader Demokrat.
"PDIP dari awal memang tidak membangun komunikasi dengan Demokrat. Kami memang ada kerja sama dengan Demokrat di daerah lain, tapi untuk Jabar tidak ada komunikasi," ujarnya.
Mengenai calon yang akan diusung PDIP, Hasto mengatakan partainya tengah menggodok beberapa opsi. Pertama, mengusung kader internal baik sebagai cagub maupun cawagub.
Kedua, melanjutkan kerja sama politik bersama sejumlah partai politik yang memiliki kesamaan visi di Jabar. Ketiga, lanjut Hasto, PDIP dapat mengusung calon lain yang memang punya visi memajukan Jabar. Calon ini tak harus kader partai internal atau kader partai lain.
"Kita mencari calon bukan sekadar untuk mendapat dukungan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun Jabar itu," pungkasnya. (OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved