Mendagri Diminta Beri Solusi Soal Kekosongan Pimpinan DPRD

DITAHANNYA dua pimpinan DPRD Sulawesi Barat dipastikan bakal menghambat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Sulbar 2018.

Untuk mengatasi ancaman kebuntuan pembahasan APBD tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta segera turun tangan untuk memberi solusi. "Terus terang kami belum tahu bagaimana regulasinya bila terjadi kekosongan pimpinan, kami butuh solusi dari Mendagri," kata sekretaris Fraksi Indonesia Hebat, Abdul Rahim yang juga ketua DPW Partai NasDem Sulbar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (11/12) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) di Makassar, menahan dua pimpinan DPRD Sulbar, yakni Ketua DPRD Andi Mappangara (Partai Demokrat) dan Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan (Partai Golkar).

Mereka ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun anggaran 2016 sekitar Rp 80 miliar. Dua wakil ketua lainnya yakni Munandar Wijaya (Gerindra) dan H. Harun (PAN) juga sudah berstatus tersangka dalam kasus yang sama, namun belum ditahan.

"Dua pimpinan sudah ditahan, dua pimpinan juga sudah tidak pernah masuk, kami tidak tahu bagaimana melanjutkan pembahasan (APBD), tidak ada saja masalah bisa molor, apalagi kalau ada (masalah) seperti ini," kata anggota DPRD Sulbar lainnya, Ajbar Abdul Kadir (PAN).

Menurutnya, anggota DPRD saat ini tengah membahas APBD Sulbar 2018, sehingga penahanan itu dipastikan menghambat target pengesahan APBD. " Kalau APBD sampai terhambat, rakyat juga yang akan dirugikan, makanya kami minta Mendagri beri solusi, bagaimana selanjutnya," tambah Ajbar.(OL-3)