Hilangkan Politisasi Fanatisme Kesukuan

KEKAYAAN Indonesia atas suku, pulau dan bahasa memiliki salah satu tantangan. Fanatisme kedaerahan jika tidak ditangani dengan baik justru dapat menjadi potensi pemecah bangsa.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin. Ditemui Media Indonesia di sela kunjungan kerjanya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Mahyudin menyatakan potensi ini lumrah dialami oleh masyarakat yang plural.

"Negara lain juga banyak begitu misalnya belajar dari Yugoslavia yang pecah karena etnis daerah, yang bikin mereka pisahkan diri. Tentu tantangan di Indonesia potensinya ada, pasti, makanya itu tantangan kebangsaan yang harus kita selesaikan. Primordialisme kedarahan itu harus kita kikis, kurangi," terang Mahyudin yang berkunjung dalam agenda sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI, hari ini.

Menurutnya, yang harus ditanamkan oleh masyarakat saat ini adalah 'saya Indonesia'. Konsep kesatuan harus lebih tinggi daripada kesukuan.

Jika tidak demikian, fanatisme kesukuan rentan untuk dijadikan alat politik. "Di Kaltim contohnya, saya sempat lihat bebrapa calon itu melakukan riset terhadap calon pemilih berdasarkan sukunya. Ini sudah tidak boleh, harusnya kan memilih itu berdasarkan kinerja, visi, misi dan kemampuan calon tersebut," imbuh Politisi Partai Golkar tersebut.

Fanatisme kedaerahan yang dibalut dengan politik menurutnya akan bertambah parah jika masyarakat tidak memiliki pemahaman kebhinekaan. Dirinya menilai perpecahan terjadi di masyarakat akibat perbedaan suku hingga agama.

"Ini politik identitas, ini yang harus dihentikan," katanya tegas.

Meskipun saat ini Indonesia masih dapat menangani potensi ancaman tersebut. Dirinya meminta agar pemerintah dan masyarakat agar tidak lengah.

Walau bagaimanapun, kata Mahyudin, ancaman tersebut akan selalu ada. "Mau bagaimanapun sistem yang kita buar, ancaman untuk pemecah belah itu, terutama kesukuan yang dikemas politik tetap ada," tukas dia. (OL-7)