Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR RI

AZIZ Syamsuddin kabarnya ditunjuk oleh Setya Novanto untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI. Hal itu diputuskan dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12).

Kabar tersebut diemukakan Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia, Sabtu (9/12) di Jakarta. "Kemarin sore kita dikejutkan dengan informasi adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Robert Kardinal dan Aziz Syamsuddin dengan mengundang ketua-ketua fraksi lainnya," ujar Doli saat dihubungi Media Indonesia.

Lebih lanjut, kata dia, pertemuan itu juga dihadiri oleh Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti.

"Ternyata untuk menyampaikan pengunduran diri SN (Setya Novanto) dari Ketua DPR dan memaksakan untuk segera dilakukannya rapat paripurna guna mengesahkan Aziz sebagai Ketua DPR berdasarkan surat dari SN," tandasnya.

Dia menambahkan, apabila informasi itu benar, maka untuk kesekian kalinya oknum politikus Golkar telah mempermalukan bahkan melecehkan Golkar dan DPR.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, tindakan yang dilakukan Setya Novanto, Robert Kardinal, dan Aziz Syamsuddin itu telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan partai dan juga publik. Dia melanjutkan, lebih jauh mereka telah berusaha menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

"Seperti tak kenal etika, moral, dan adab, mereka mengabaikan keberadaan rakyat dan menempatkan DPR seakan berada di dalam genggaman mereka yang kapan saja bisa dibolak balik sesukanya," ungkapnya.

Menurut dia, perlu diingat sekalipun Ketua DPR RI saat ini adalah haknya Golkar, bukan berarti DPR itu harus tersandera terus menerus mengikuti kepemimpinan Golkar yang memang sedang bermasalah.

"Dalam konteks Golkar pun, apa yang dilakukan oleh Robert dan Aziz itu telah melampaui kewenangan DPP. Fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP tidak boleh mengambil alih kewenangannya," ucapnya.

Dia mengatakan, perlu diingat pula bahwa Setya Novanto bukan pemilik Golkar dan saat ini kepemimpinannya sudah terdelegitimasi secara politik karena kasus hukumnya dan secara organisatoris saat permintaan Munaslub oleh seluruh DPD Provinsi Partai Golkar bergulir.

"Oleh karena itu, sudah sepantasnya para anggota DPR yang terhormat tidak mengikuti keinginan SN dan Aziz, yang dimulai dari gerakan anggota FPG untuk menolak pemaksaan pergantian SN ke Aziz Syamsuddin di Rapat Paripurna," tuturnya.

Secara terpisah, Anggota DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengakui memang ada pertemuan antara dirinya, Anggota DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Robert J Kardinal. Pertemuan ini berlangsung pada Jumat (8/12) kemarin sore di lantai 12 gedung DPR RI. Arsul mengatakan, Robert hanya ingin memberikan informasi internal Golkar kepada dirinya.

"Ketemu sambil lalu saja. Pak Robert pengen info internal partainya ke saya saja. Bagi PPP sih pertemuan di lantai 12 kemarin sore itu tidak ada istimewanya," ujar.

Sebab, Arsul melanjutkan, ia dan Cucun hanya mendengarkan Robert yang mengatakan bahwa Setya Novanto sudah memutuskan mundur dari jabatan ketua DPR. Dalam kondisi ini, Golkar akan mengajukan Azis Syamsuddin sebagai pengganti.

"Hanya mendengarkan, Ketua Fraksi Partai Golkar bilang kepada saya dan Cucun PKB bahwa Pak Novanto telah memutuskan mundur dari Ketua DPR, dan Partai Golkar akan ajukan Azis Syamsuddin sebagai penggantinya," kata dia.

Arsul menambahkan, ia saat itu menjawab singkat dan normatif. "Ya jawaban kami juga singkat dan normatif saja. Terima kasih dan akan disampaikan kepada fraksi kami masing-masing, terus saya balik ke ruang saya di lantai 14 karena masih banyak tamu struktur PPP dari berbagai daerah yang datang bertamu," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan, keputusan pemilihan pergantian Ketua DPR oleh Partai Golkar harus melalui mekanisme aturan partai.

Firman melanjutkan, mekanisme yang benar dalam memutuskan pergantian adalah rapat pleno DPP memutuskan pergantian ketua DPR dan kalau pleno setuju DPP membuat surat ke Pimpinan DPR dan Pimpanan DPR akan membacakan surat di paripurna dan dari paripurna dirapatkan di Bamus Apakah Bamus menyetujui pergantian tersebut.

“Kalau setuju baru disahkan di paripurna dan kemudian ditentukan jadwal pelantikan atau bisa juga langsung dilantik,” kata Firman.

Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menilai, kalau tidak mengikuti mekanisme dilakukan. Maka sangat dimungkinkan ke depan reputasi Golkar akan semakin rusak dimata publik. Dan terlebih publik akan menganggap Golkar hanya membuat kegaduhan politik selama hampir kurang lebih 4 tahun belakangan ini.

“Kalau dipaksakan dan mekanisme tidak dikuti dan dijalankan akan hancur reputasi Golkar,” tegasnya.

Dia pun juga menekankan, siapa pun kelak kader Golkar di DPR ditunjuk melalui keputusan yang sah sesuai mekanisme UU dan aturan, maka harus sesuai dan sejalan dengan aturan Golkar.

“Siapapun penggantinya harus punya kapasitas dan integritas dan bisa diterima dan bekerja sama dengan pemerintah, karena itu merupakan syarat utama konsekwensi sebagai partai pendukung pemerintah," pungkasnya.(OL-3)