Jumat 08 Desember 2017, 18:13 WIB

Anggaran Pemilu Serentak 2019 capai Rp16,8 Triliun

Anggaran Pemilu Serentak 2019 capai Rp16,8 Triliun

MI/ARYA MANGGALA

 

KETUA Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman menyatakan anggaran biaya untuk pelaksanaan Pemilu 2019 dialoksaikan sebesar Rp16,8 triliun.

"Kalau dihitung dan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, maka (Pemilu 2019) ini lebih hemat. Tahun 2014 itu (biayanya) Rp18 triliun, tetapi yang digunakan sekitar Rp14 triliun saja. Sedangkan kalau sekarang totalnya mungkin Rp16,8 triliun," kata Arief di Gedung KPU RI Jakarta, hari ini.

Dia menjelaskan keseluruhan rancangan biaya Pemilu 2019 itu diperoleh dari anggaran tahapan pileg dan pilpres, sebesar Rp10,8 triliun, untuk
pelaksanaannya di tahun 2018. Sementara anggaran untuk pelaksanaan tahapan di tahun 2019 direncanakan senilai Rp6 triliun.

Penilaian anggaran Pemilu 2019 lebih hemat tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPRD bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sehingga, biaya untuk tenaga honorer dapat diringkas menjadi satu penyelenggaraan pemilu serentak Pileg dan Pilpres. Tenaga honorer yang dimaksud seperti petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Alokasi terbesar itu di 2018, yaitu untuk honoriarium sebenarnya, seperti PPK, PPS, KPPS tu, Jadi ini sebenarnya lebih hemat, meskipun sesungguhnya KPU diberi beban tambahan misalnya untuk biaya kampanye peserta pemilu, kebutuhan logistik baru, termasuk juga inflasi lima tahun itu," tambahnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

PSI: Ada Tanda Alam untuk Berkoalisi dengan KIB

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 14:20 WIB
Menurut PSI, tanpa disengaja, partainya mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU, bersamaan dengan tiga parpol dalam KIB,...
Antara

Airlangga Dorong Pemerintah Segera Cairkan Anggaran KPU Tahun 2022

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 14:20 WIB
KETUA Umum Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartanto mendukung agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran tambahan Komisi Pemilihan...
dok.Ant

Tiga Permintaan Kuasa Hukum Brigadir J Kepada Jokowi, Apa Saja

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 12:51 WIB
KUASA hukum Brigadir J memberikan sebanyak tiga poin permintaan kepada Presiden Joko Widodo saat hari kemerdekaan Republik Indonesia...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya