Kajian Konstitusi Penting untuk Kegiatan Bernegara

IKATAN CendekiawanMuslim Indonesia (ICMI) akan mensinergikan hubungan dengan MPR, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sipil. Sinergitas tersebut merupakan bagian dari upaya mengembangkan kajian konstitusi demi memperkokoh kegiatan bernegara.

Hal itu dikatakan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie di sela-sela konferensi pers pra Silaknas (Silaturahmi Kerja Nasional) ICMI dan media briefing, di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, Jakarta, Rabu (6/12). "Pada kegiatan nanti kami juga ada ide untuk mendirikan asosiasi pengajar Pancasila," katanya.

Menurut dia, kajian konstitusi sangat penting direalisasikan, apalagi konstitusi merupakan dokumen kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Diharapkan wacana itu dapat meminimalisasi perdebatan mengenai pelbagai persoalan yang tidak perlu di masyarakat.

Selain membeberkan soal kajian konstitusi, ICMI pun secara terbuka akan membahas mengenai apa itu komunisme dan khilafah islamiyah yang selama ini banyak dijadikan bahan diskusi di sejumlah kampus. Intinya, semua pihak diharapkan bisa mengisi kegiatan bernegara sesuai kesepakatan para pendahulu, yakni Pancasila dan UUD 1945.

"Jadi, kita seluruhnya mesti tunduk pada kesepakatan Pancasila dan UUD 1945. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya, karena di era kebebasan ini kita bukan bebas-bebas saja, tetapi ada batas-batasnya seperti prinsip HAM, prinsip bernegara dan berbangsa, serta mengetahui kebebasan dan keadilan itu harus bagaimana."

Silaknas dan Milad ICMI ke-27 digelar pada 8-10 Desember 2017 di kawasan Tangerang Selatan. Namun, sebelum acara berlangsung Presiden Joko Widodo rencananya akan membuka Silaknas ICMI tersebut pada Jumat (8/12) pukul 16.00 WIB di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pun dalam forum yang dihadiri 400 peserta dari seluruh Indonesia, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie selaku pendiri ICMI dan Ketua Dewan Kehormatan ICMI akan menyampaikan pidato khusus di Istana Bogor mengenai konsep ekonomi pasar yang berlandaskan Pancasila.

"Itu yang mau disampaikan besok sebagai strategi untuk pembangunan bangsa dalam jangka panjang, untuk mengejar ketertinggalan, mempercepat kemajuan Indonesia menjadi bangsa keempat terbesar di dunia sesuai jumlah penduduk," terang Jimly.

Ia mengemukakan, konsep ekonomi pasar Pancasila (EPP) juga akan menjabarkan bagaimana implementasi konsep itu dalam kaitan kebijakan resmi pembangunan ekonomi bangsa, termasuk bagaimana agenda aksi di lapangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

"Inti EPP ialah menerima realitas ekonomi pasar sebagai kenyataan, tapi harus ditundukkan ke dalam prinsip-prinsip nilai Pancasila," tandasnya. (OL-3)