Usulan Munaslub Partai Golkar Akan Disampaikan Rabu

USULAN Munaslub Partai Golkar secara resmi akan disampaikan pada Rabu (6/12). Saat ini sudah ada 31 DPD I yang menandatangani diselenggarakannya munaslub sebagai reaksi dari prahara yang tengah menerpa partai berlambang Beringin ini.

"Hari Rabu akan menyampaikan usulan Munaslub dari seluruh Indonesia, tidak hanya DPD I, tetapi juga DPD II seluruh Indonesia," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyad seusai menghadiri Pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY di Kantor Gandung Pardiman Center (GPC), Minggu (3/12) pagi.

Dedi menegaskan, Munaslub Partai Golkar tidak berelevansi dengan proses hukum yang sedang ditempuh oleh Setya Novanto. Menurut dia, usulan Munaslub merupakan proses politik, bukan proses hukum, sehingga tidak perlu menunggu proses hukum Setya Novanto.

Munaslub mendesak dilakukan karena penurunan elektabilitas Partai Golkar dan munculnya sentimen negatif terhadap Partai Golkat pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Munas mendesak digelar agar Golkar bisa segera konsolidasi untuk Pilkada 2018 dan pemilu 2019. "Usulannya, Munaslub dilaksanakan 16 dan 17 Desember 2017," kata dia.

Dedi menyebut, suara perubahan yang menggema di Partai Golkar berbeda dengan yang terjadi pada 1999 pada era Akbar Tanjung. Jika pada era Akbar Tanjung, perubahan dilakukan dari dalam, tetapi publik tidak percaya.

Namun, saat ini perubahan mendapat dukungan publik. "Publik saat ini menunggu perubahan Partai Golkar. "Jangan sampai momentum ini lewat," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, menyatakan, perubahan bisa dilakukan dalam keadaan mendesak. Saat ini kata dia, elektabilitas Partai Golkar terus menurun di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Oleh sebab itu, kader Partai Golkar harus melakukan sesuatu untuk membangkitkan kembali elektabilitas Partai Golkar sehingga Golkar Jaya kembali dan menang kembali.

"Melihat posisi Setya Novanto, muncullah tuntutan-tuntutan perubahan yang dimulai dari Musyawarah Nasional Luar Biasa, sesuai mekanisme Partai," pungkas Akbar. (OL-3)