Novanto Diminta Legawa Mundur

KETUA Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid berharap Setya Novanto bisa legawa melepas jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Plt Ketua Umum Idrus Marham diharapkan bisa membujuk Novanto mundur.

"Saya kira Plt Pak Idrus Marham akan segera saya sampaikan supaya segera menemui Pak Setya Novanto untuk legawa, berbesar hati, kemudian lebih mengedepankan kepentingan umum. Salah satu asas Partai Golkar mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan," ujar Nurdin.

Nurdin meyakini Novanto merupakan seorang negarawan yang mampu bersikap bijak menyikapi tantangan yang dihadapi Golkar saat ini.

Apalagi, elektabilitas Golkar terus tergerus karena persoalan hukum yang dihadapi Novanto.

"Kalau Novanto bisa legawa, memahami keadaan, dan saya yakin dengan pendekatan kekeluargaan nanti, Plt Idrus Marham bisa meyakinkan Setya Novanto. Golkar perlu konsolidasi," imbuh Nurdin.

Novanto saat ini berstatus tahanan KPK karena diduga mengarsiteki megakorupsi proyek pengadaan KTP-E.

Meskipun begitu, Novanto enggan melepas jabatannya baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun sebagai Ketua DPR. Upaya praperadilan pun ditempuh.

Nurdin mengatakan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya gugatan praperadilan yang diajukan Novanto, Golkar bakal tetap mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Pasalnya elektabilitas Golkar terus tergerus.

"Harusnya dengan melihat elektabilitas Golkar yang terus menurun, tidak ada pilihan, kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," tuturnya.

Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas Golkar saat ini disalip Partai Gerindra.

Posisi Partai Golkar turun ke peringkat ketiga dengan elektabilitas 10,9%.

Sementara itu, Gerindra naik ke posisi kedua dengan elektabilitas 13,6%.

Posisi puncak ditempati PDI Perjuangan dengan elektabilitas 23,4%.

Paling efektif

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR sepakat munaslub menjadi salah satu jalan paling efektif bagi Golkar untuk mendongkrak elektabilitas dan meraih kembali kepercayaan publik.

Diakui Hanta, status Novanto sebagai tahanan KPK salah satu alasan elektabilitas Golkar terus melorot.

"Ini kan ketua umum. Ini simbol. Kalau ada kader Golkar, mungkin pemakluman publik tinggi. Tapi, kasus (Novanto) ini memberi dampak secara elektoral. Jadi beban elektoral bagi Golkar," ujarnya.

Hanta meyakini munaslub juga penting digelar sebagai ajang menjaga kesolidan di internal partai.

Tanpa munaslub, potensi turbulensi antarfaksi di tubuh Golkar bakal tetap besar dan bisa menjadi pemicu perpecahan.

"Saling memojokkan, menggunting dalam lipatan, dan sebagainya. Potensi turbulensi antarfaksi tidak akan hilang kalau tidak ada arena baru untuk kontestasi kepemimpinnan. Setidaknya, dengan munaslub, pertarungan itu bisa dilembagakan dan saya rasa tidak perlu menunggu (putusan) praperadilan Novanto," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Mekeng berharap munaslub digelar paling lambat pertengahan Desember 2017.(Nov/P-2)