Opsi Munaslub Partai Golkar Terbuka

PARTAI Golkar masih berpegang pada keputusan rapat pleno terkait dengan nasib Ketua Umum Setya Novanto. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan diadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk pemilihan ketua umum baru.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji mengemukakan hal itu dalam diskusi bertajuk Beringin Diterpa Angin, di Jakarta, kemarin.

“Kemarin dinyatakan di rapat apabila praperadilan menolak gugatan Pak Novanto, kita akan minta dia mundur. Kalau Pak Novanto tidak mau mundur, kita akan segera rapat lagi menyelenggarakan munaslub. Kalau praperadilan ditolak, ya, beliau kita minta secara legowo mundur,” ucap Sarmuji.

Menurut Sarmuji, menunggu hasil praperadilan merupakan proses yang paling cepat. Hal itu disebabkan, jika mengacu pada sistem peradilan sampai in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap), bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun.

“Kita menyandarkan pada harapan publik, kita enggak bersandar pada proses peradilan itu yang panjang, tapi kita pada praperadilan saja. Jadi bagaimana dia akan sedikit membela diri.”

Keputusan itu disebut Sarmuji sebagai yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi masukan dari para peserta rapat. Meskipun demikian, suara di luar rapat juga akan didengarkan termasuk dari DPD.

Untuk itu, Golkar akan melihat semua masukan dan suara dari DPD yang dikatakan banyak permintaan untuk menyelenggarakan munaslub. “Pertama saya belum tahu itu ada (20 DPD) beneran atau tidak. Kalau ada, itu harus dimasukan ke DPP Partai Golkar dan itu harus 2/3. Akan tetapi, sampai selarang belum ada,” terang Sarmuji.

Apabila sudah ada usulan dari 2/3 DPD Partai Golkar provinsi, hal itu bisa dijadikan perhatian untuk menyelenggarakan munaslub. Namun, rencana munaslub harus diproses di sistem organisasi lebih dahulu.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut hasil rapat pleno Partai Golkar yang tidak menurunkan Setya Novanto tidak sesuai dengan harapan publik. Partai Golkar seharusnya melakukan percepatan untuk mengganti Setya Novanto.

“Semakin lama dibiarkan, spekulasi akan berkembang. Orang banyak bertanya kenapa pertahankan Novanto, apakah ada indikasi bahwa uang yang Setya Novanto ambil (dalam kasus KTP-E) dipakai ke partai. Ini yang kita khawatirkan,” terang Doli.

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut menjadi pembicara menyatakan desakan untuk melakukan perubahan sudah banyak disuarakan DPD. “Kita lagi konsolidasi DPD I. Ada 20 lah yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya. Enggak usah disebutkan, yang jelas Jawa sudah semuanya,” ucap Bupati Purwakarta itu.

Bangkitkan kepercayaan
Analis komunikasi politik Gun Gun Heryanto dalam kesempatan yang sama meminta Golkar tidak ragu melakukan pergantian ketua Umum. Penyelesaian persoalan yang menimpa Partai Golkar tidak bisa dengan penyelesaian ‘seolah-olah’. Menurutnya, harus ada ­suatu penyelesaian strategis yang bisa membangkitkan kepercayaan publik.

“Golkar masih surplus ka­der, tidak akan rugi. Ini bukan soal person, tapi bagaimana ada citra institusi,” ucap Gun Gun.

Dorongan agar Partai Golkar berbenah juga disuarakan Peneliti LIPI Siti Zuhro. Di­ingatkannya, tidak ada partai politik yang kebal terhadap kemerosotan jika terkena kasus hukum. (P-1)