Rapat Pleno Golkar Tidak Sesuai Harapan Publik

KOORDINATOR Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut hasil rapat Pleno Partai Golkar yang tidak menurunkan ketua umum Setya Novanto, tak sesuai dengan harapan publik. Pasalnya, Golkar seharusnya melakukan percepatan untuk menurunkan Setya Novanto.

"Semua harapan ada pada Partai Golkar dan perbaikan, semakin lama dibiarkan maka spekulasi akan berkembang. Orang banyak tanya kenapa mempertahankan Novanto? Apakah ada indikasi kalau uang yang Setya Novanto ambil (dalam kasus KTP elektronik) mengalir ke partai? Ini yang kita khawatirkan," ujar Doli dalam diskusi bertajuk Beringin Diterpa Angin, di Jakarta, Sabtu (25/11).

Partai sebesar Golkar, lanjut dia, seharusnya dapat bergerak cepat dalam mengatasi masalah yang menerpa. Apalagi hal ini terkait dengan kasus korupsi yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa.

"Apa yang dilakukan Golkar seolah menunjukan korupsi itu bukan sebuah kejahatan lagi," terang dia.

Pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta Gun Gun Heryanto dalam kesempatan yang sama, meminta Golkar tidak ragu untuk melakukan pergantian ketua umum. Ia menilai, mengganti Novanto tidak akan menimbulkan kerugian pada Golkar.

"Golkar masih surplus kader, tidak akan rugi. Ini bukan soal person, tapi bagaimana ada citra institusi," papar Gun Gun.

Dirinya juga menyatakan dengan dipisahkannya Novanto dari posisi ketua di partai akan berpengaruh juga di DPR. "Biarkan Pak Setnov itu fokus di proses hukum. Di DPR harus jelas, jadi itu tentukan komitmen partai terhadap publik," terang dia.

Dirinya menilai, penyelesaian persoalan yang menimpa Golkar tidak bisa dengan 'penyelesaian seolah-olah'. Menurutnya harus ada seuatu penyelesaian strategis yang bisa membangkitkan kepercayaan publik.

"Kalau kemudian lalu narasi yang disampaikan kepada publik berbeda dengan realitasnya, itu yang terjadi adalah semakin mengokohkan stigma buruk Partai Golkar. Dalam jangka panjang sangat merusak eksistensi partai ini," ungkapnya lagi.

Dorongan agar Partai Golkar berbenah juga disuarakan peneliti LIPI Siti Zuhro. Tidak ada partai politik yang kebal terhadap kemerosotan jika terkena kasus hukum.

"Dari pengalaman yang sudah terjadi, partai akan mengalami kemerosotan luar biasa dalam pemilu ketika saat itu sedang menghadapi persoalan hukum," tukas dia. (OL-4)