Opsi Munaslub, Golkar Tidak Menunggu Inkracht

PARTAI Golkar tidak meniadakan opsi musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum yang baru.

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Sarmuji menyatakan, saat ini Golkar masih berpegang pada keputusan dari rapat pleno terkait nasib Ketua Umum Setya Novanto. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk diadakan munaslub.

Akan tetapi, hal itu juga masih menunggu hasil praperadilan yang tengah diajukan Setya Novanto. "Dalam rapat dinyatakan apabila praperadilan menolak gugatan Pak Novanto, kita akan minta dia mundur. Kalau Pak Novanto tidak mau mundur, kita akan segera rapat lagi menyelenggarakan munaslub. Kalau praperadilan ditolak, ya beliau kita minta secara legowo mundur," ucap Sarmuji saat ditemui dalam diskusi bertajuk Beringin Diterpa Angin, di Jakarta, Sabtu (25/11).

Menunggu hasil praperadilan merupakan yang paling tercepat. Pasalnya jika mengacu pada sistem peradilan sampai inkracht karena akan memakan waktu lebih dari tiga tahun.

"Kita menyandarkan pada harapan publik, kita enggak bersandar pada proses peradilan yang panjang, tapi kita pada praperadilan saja. Jadi bagaimana dia akan sedikit membela diri," terang dia.

Keputusan tersebut disebutnya sebagai yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mengakomodir masukan dari para peserta rapat. Meskipun demikian, suara di luar rapat juga akan didengarkan termasuk dari DPD.

Untuk itu, dirinya akan melihat semua masukan dan suara dari DPD yang dikatakan banyak permintaan untuk menyelenggarakan Munaslub. "Pertama saya belum tahu itu ada (20 DPD) benaran atau tidak. Kalau ada itu harus dimasukan ke DPP Partai Golkar dan harus 2/3. Tapi sampai sekarang (desakan) belum ada," terang dia.

Dikatakan dia, jika sudah ada usulan dari 2/3 DPD Partai Golkar Provinsi, hal itu bisa dijadikan perhatian untuk menyelenggarakan munaslub. Tapi itu masih akan diproses di sistem organisasi terlebih dahulu.

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan, desakan untuk melakukan perubahan sudah banyak disuarakan DPD. Setidaknya, memang ada 20 DPD yang dikatakan Dedi mendesak agar DPP melakukan perubahan.

"Kita lagi konsolidasi DPD I ada 20 lah yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya. Enggak usah disebutkan, yang jelas Jawa sudah semuanya," ucap dia.

Dirinya meminta agar DPP cepat merespons hal tersebut. Pasalnya, desakan tersebut berasal dari akar rumput.

"Kalau tidak percaya, silakan saja tanya yang duduk di desa," terang Bupati Purwakarta tersebut.

Dirinya menyatakan saat ini merupakan momentum yang baik untuk Partai Golkar berubah. Pasalnya, atensi publik sangat tinggi kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurut dia, hal ini merupakan sinyal positif masyarakat masih menaruh harapan kepada Golkar. "Beda seperti tahun 98 yang kita diminta untuk bubar, kalau saat ini ada harapan dan perhatian dari masyarakat, kita harus manfaatkan ini," tukas dia. (OL-4)