Mayoritas Fraksi Desak Novanto Tanggalkan Kursi Ketua DPR

PENETAPAN status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilanjutkan dengan penahanan, membuat posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR mulai digoyang.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik, bahkan kini sudah menghuni ruang tahanan KPK. Mayoritas fraksi di DPR pun mendesak ketua umum DPP Partai Golkar itu mengundurkan diri.

Sedianya, pandangan resmi fraksi akan disampaikan pada saat rapat konsultasi bersama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Selasa (21/11) lalu. Namun, lantaran ada beberapa pimpinan fraksi yang belum hadir terpaksa rapat tersebut ditunda hingga pekan depan.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate meminta Novanto untuk menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPR RI agar bisa fokus pada kasus hukum yang menjeratnya. Namun diganti atau tidak, menurutnya tergantung kebijaksanaan dari Golkar.

"Untuk kepentingan DPR RI dan agar Novanto dapat lebih fokus pada masalah hukum pribadinya. Semakin cepat ia mengundurkan diri semakin baik bagi Novanto dan DPR RI. Bila saja Fraksi Golkar ingin mengganti," ujarnya, Jumat (24/11).

Hal serupa juga disampaikan politikus Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. Menurut Desmond, Novanto harus sadar dan mengedepankan lembaga DPR ketimbang pribadi agar citra DPR tidak semakin rusak.

"Lama-lama persoalan ini DPR terdegradasi dalam artian busuk citranya. Memperburuk citra seolah-olah DPR itu bukan negarawan. Ini kan catatan yang tidak baik," ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq setali tiga uang, dengan meminta MKD DPR segera membahas pemberhentian Novanto lewat sidang yang bakal digelar kembali.

Menurutnya, DPR sebagai lembaga tidak boleh dibebankan masalah yang menimpa pribadi Novanto. "Artinya, kita harus memberikan masukan agar melewati proses ini tanpa dibebani menjadi Ketua DPR," imbuhnya.

Sekjen Partai Hanura Syarifuddin Sudding juga meminta Novanto untuk mundur dan mengurus masalah hukumnya. Begitupun dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) seperti yang diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Ia mengaku kecewa dengan keputusan Golkar yang tetap mempertahankan Novanto.

Seharusnya, lanjut Yandri, Golkar juga harus mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi lain di DPR yang menginginkan Novanto dinonaktifkan.

"Jadi, Golkar tolong pikirkanlah martabat lembaga yang sangat dihormati ini. Kader-kader Golkar yang lain banyak kok yang hebat-hebat. PAN minta Novanto berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya dan citra DPR menjadi lebih baik kalau dia mundur," ungkapnya.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi meminta Golkar memprioritaskan kepentingan negara, bukan pribadi seseorang. Achmad tidak ingin sikap Golkar yang belum menggeser Novanto membuat kerja lembaga perwakilan rakyat menjadi terganggu.

"Setidaknya Golkar patut memprioritaskan kepentingan negara, yakni menjaga kredibilitas dan citra lembaga menjadi pertaruhan. Jangan sampai ada kesan menghalangi ataupun mengganggu kinerja lembaga gara-gara persoalan ketua DPR," tegasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan mendesak agar Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, pantas atau tidaknya Novanto tetap menjabat posisinya saat ini tergantung kepada yang bersangkutan. Terlebih saat ini status hukum novanto belum inkrach, dan meminta semua orang untuk bersabar. (OL-4)