CITRA aparatur sipil negara (ASN) yang lamban dalam bekerja dan tidak mampu menghasilkan produktivitas sebagus pegawai swasta harus segera berakhir.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.
“ASN itu tidak boleh lagi identik dengan lambat, berputar-putar. Sekarang harus cepat dan efektif. Ini yang menjadi fokus Kemenpan-Rebiro tahun ini,” ungkap dia di sela-sela Pembukaan Kegiatan Sinergi Aksi Informasi & Komunikasi Publik (SAIK).
Pemerintah, lanjut Asman, dalam mewujudkan upaya itu menerapkan sistem perekrutan yang mengutamakan kemampuan dan kepandaian seseorang. Menurut dia, sistem perekrutan ASN tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi memakai teknologi IT.
“Sistem rekrutmen pegawai saat ini tidak bisa ditawar lagi. Benar-benar mengedepankan kemampuan dan kecerdasan. Nilai saat itu (ujian tes PNS) sudah bisa terlihat langsung di monitor,” kata dia.
Dengan begitu, sistem titipan pejabat tidak bisa dijumpai lagi. Artinya, lanjut Asman, tidak ada pejabat yang bisa membantu meloloskan seorang PNS bila kemampuan orang itu tidak sesuai dengan klasifikasi yang diharapkan.
“Ujung-ujungnya dengan rekrutmen yang baik, negara ini akan maju dan akan tercipta pegawai yang baik yang bisa mengurus negara. Tidak ada lagi PNS yang tidak jelas harus mengerjakan apa, yang tidak memiliki target kerja dan lain sebagainya,” terang dia.
Asman menambahkan bagian hubungan masyarakat di pemerintahan harus lebih kreatif dalam menyampaikan informasi agar pesan yang disampaikan diterima masyarakat.
Apalagi sekarang ini banyak media sosial yang diakses dan dimiliki masyarakat sehingga dalam menyampaikan informasi bila tidak punya inovasi akan ditinggal.
“Informasi yang disampaikan harus memiliki seni tersendiri supaya masyarakat membaca apa yang disampaikan. Selain itu, informasi jangan kaku dan tidak perlu lagi menunggu instruksi atasan,” imbuh Asman.
Dalam menyampaikan pesan, lanjut dia, sumber daya manusia yang ada harus berkualitas serta profesional. Apalagi sekarang ini banyak berita bohong yang kadang- kadang langsung diterima masyarakat.
“Pemerintah harus mengantisipasi permasalahan tersebut melalui penyampaian pesan yang lebih kreatif. Walau bermutu dan benar, bila tidak sampai pada masyarakat, hal itu akan sia-sia.” (DW/P-4)
