SDM Berkualitas Kunci Reformasi Polri

KUALITAS sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci reformasi internal Polri. Iklim kompetitif diciptakan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menegaskan tidak ada tempat terbaik bagi jajarannya yang tidak berprestasi.

Begitu dilantik sebagai Kepala Korps Bhayangkara, Tito kemudian menunjuk rekan seangkatannya, Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto sebagai Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri. Ia bertanggung jawab atas transparansi rekrutmen Polri hingga proses uji kelayakan bagi setiap kandidat di suatu jabatan.

Sepanjang karier Arief di kepolisian didominasi di bidang reserse. Sejak menjabat pada 14 Februari 2017, ia tidak menampik mendengar rumor mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh Polri. Namun, meski belum punya pengalaman di bidang SDM, Arief mengusung misi menghilangkan praktik-praktik tersebut. Tujuannya setiap jabatan bisa diisi orang-orang terbaik di bidangnya.

“Saya tidak mau melihat ke belakang. Ketika saya datang, fokus saya adalah bagaimana ke depannya. Rumor di luar tidak bisa saya buktikan, lebih baik membuka lembaran baru,” kata Arief kepada Media Indonesia di ruang kerjanya di Gedung TNCC Polri, Jakarta, kemarin.

Sistem yang ia jalankan di Bidang SDM Polri kini diadaptasi dari sistem yang ia terapkan ketika menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 2014-2016. Kepadanya, Kapolri bahkan pernah memuji bahwa sistem rekrutmen yang telah berjalan tahun ini merupakan rekrutmen terbaik selama lima tahun belakangan.

“Ini jadi acuan kami agar ke depannya lebih baik lagi. Saya siap memberi terapi kejut. Kalau sekarang sudah dinyatakan cukup bagus, insya Allah 2018 lebih baik lagi,” sambungnya.

Arief memastikan setiap proses rekrutmen di Polri dilakukan secara transparan. Setiap orangtua, misalnya, bisa memantau hasil tes anak-anak mereka. Begitu pula dengan pengisian jabatan di Polri. Menurutnya, seluruh mutasi jabatan telah melalui proses uji kelayakan. Proses uji kelayakan tersebut diteliti sejumlah pejabat utama di Mabes Polri, antara lain Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawas Umum Polri, Asisten Bidang SDM, serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Setelah itu, baru nama tersebut diajukan ke Kapolri.

“Jadi, bukan SDM sendiri, kita ini hanya mengatur. Kita harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota,” ucapnya.

Sistem reward and punishment pun diterapkan. Mereka yang berprestasi bisa meraih beragam penghargaan, mulai pin emas Kapolri, kenaikan pangkat luar biasa (KPLB), promosi jabatan, hingga promosi pendidikan.

Sebut saja Bripka Maihendri, anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Polres Solok, Sumatra Barat. Atas inisiatifnya, ia menyisihkan tabungan selama empat tahun untuk merenovasi rumah sepasang lansia yang tidak layak di Nagari Indudur, Solok, Sumatra Barat. Atas dedikasinya, Kapolri kemudian memberinya penghargaan berupa promosi sekolah.

Demikian pula dengan pengungkapan kasus sabu 1 ton di Anyer, Serang, Banten, beberapa bulan silam. Sejumlah perwira pertama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima KPLB.

Iklim kompetitif, sambung Arief, berdampak baik bagi kinerja para anggota Polri. Itu juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Upaya digitalisasi atas kinerja anggota Polri pun diupayakan. Arief mengaku tengah mempersiapkan sebuah sistem aplikasi yang menghimpun penilaian atas kinerja setiap anggota Polri. Dengan begitu, segala sesuatunya menjadi terukur. “Tidak ada lagi istilah prestasi tak terhimpun, dosa tak berampun,” pungkas Arief. (Nic/S2-25)