HUT TNI Turunkan Tensi Politik

MOMENTUM peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis (5/10), sedikit banyak telah mendinginkan atmosfer politik yang sempat memanas beberapa pekan terakhir. Hal itu didapat dari pidato Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Demikian dikemukakan peneliti senior dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo di Jakarta, kemarin.

“Isi pidato Presiden Jokowi dan Panglima TNI ibarat air hujan yang memadamkan api yang membakar ilalang di musim kemarau,” ujarnya.

Karyono mengatakan selama kurang lebih satu bulan ini situasi politik negeri ini diguncang isu bangkitnya ideologi komunis. Publik dihantui isu kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wacana untuk memutar kembali film G-30-S/PKI versi rezim Orde Baru turut menambah panasnya suhu politik. Situasi politik bertambah panas di saat Panglima TNI memerintahkan jajarannya untuk menonton bareng film G-30-S/PKI.

Ditambah lagi pernyataan Panglima TNI yang menyebut ada institusi di luar TNI-Polri yang mengimpor 5.000 senjata. yang dinilai turut menambah ketegangan politik.

Menurut Karyono, dinamika pertarungan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai terasa. Tidak dimungkiri bahwa sejumlah manuver Gatot Nurmantyo selama ini telah menimbulkan persepsi publik yang beragam.

Ada yang menduga manuver Panglima TNI itu berhubungan dengan rencana maju di Pilpres 2019.

Ada pula yang menilai Pang-lima TNI tidak loyal kepada presiden. Bahkan, ada yang merasa khawatir akan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Meski demikian, kata Kar-yono, kekhawatiran dan keraguan tentang sikap Panglima TNI sudah terjawab di HUT TNI kemarin (5/10). Keraguan itu mulai pudar saat Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan dalam pidatonya bahwa TNI tetap setia dan loyal kepada presiden sebagai kepala pemerintahan yang sah.

Penegasan Panglima TNI tersebut seolah menjawab Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pidato lebih dulu. Presiden Jokowi menegaskan TNI harus menempatkan ­loyalitas hanya kepada rakyat, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

“Memang begitulah seharusnya sikap TNI. Sebagaimana Presiden Soekarno berpesan dalam salah satu pidatonya, tentara tidak boleh berpolitik dan jangan sampai diombang-ambingkan kepentingan politik agar negara bisa berdiri tegak,” jelas Karyono.

Operasi militer
Dalam pidatonya, Presiden juga meminta TNI mewaspadai segala bentuk gangguan yang berpotensi merusak keutuhan NKRI dan Pancasila. Rongrongan bisa datang dari dalam maupun luar negeri.

Pengamat militer Mufti Makarim sependapat dengan Presiden bahwa rongrongan itu bisa berasal dalam negeri. Jika ada ancaman yang sifatnya dari dalam negeri, terang Mufti, tindakan yang dilakukan ialah menjalankan operasi militer selain perang, seperti yang diatur dalam UU TNI.

“Misalnya, aksi pengamanan tamu negara, presiden, dan lainnya. Menurut saya, secara spesifik memang dimensi ancamannya yang berhubung-an dengan poin-poin operasi militer selain perang,” ujar Mufti .

Artinya, sambung dia, TNI tetap tidak boleh masuk ke semua ranah urusan yang bukan domainnya. Contohnya, UU TNI mempersilakan untuk mengambil tindakan apabila terjadi kekerasan atau pemberontakan bersenjata. (Gol/P-1)