Implementasi Pancasila Mesti Terukur

KEPALA Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif menilai pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari mulai tingkat keyakinan, pengetahuan, hingga tindakan.

“Ketiga lapis ini harus diperkenalkan kepada anak-anak sesuai dengan kematangan usia mereka,” kata Yudi se­usai diskusi Refleksi Kesaktian Pancasila: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Kekinian, di Ruang Auditorium LIPI, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, tingkat keyakinan ialah tahap membuat anak-anak meyakini bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang baik, seperti menjaga kerukunan, kedamaian, dan menjunjung keadilan.

Aspek ini diperkenalkan lewat sentuhan emosi yang membuat anak-anak punya kebanggaan. “(Tingkat keyakinan) bisa diajarkan melalui medium kesenian, baik film, musik, meme, kisah, maupun drama,” ujar dia.

Di tingkat pengetahuan, nilai-nilai Pancasila diajarkan melalui pendidikan. Di tingkat tindakan, lanjut Yudi, dibudayakan perilaku baik seperti mengantre.

“Di tahap (tindakan) ini tidak perlu teoritik, yaitu bisa dengan mengajarkan untuk berbuat baik, misalnya bagaimana mengantre, sebagai cerminan sifat Pancasila yang gotong royong dan menghormati orang lain,” beber Yudi.

Ia menambahkan UKP-PIP tengah merumuskan variabel atau indikator untuk menilai realisiasi implementasi Pancasila di kehidupan masyarakat. “Itu untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai Pancasila dijalankan,” cetus dia.

Pakar ilmu pemerintahan dan politik Daniel Dhakidae menilai Pancasila masih belum menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan atau regulasi. Padahal, Pancasila sangat penting untuk masuk ke sendi-sendi aturan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila statusnya sangat penting, fundamental karena menjadi pembukaan dan malah bukan sekadar pembukaan, melainkan selalu dalam setiap penjelasan disebut sebagai menjiwai UUD, tapi tidak pernah diperhatikan dalam UU, kebijakan negara, dan tidak pernah jadi referensi,” tutur Daniel.

Yudi sependapat bahwa pembuatan peraturan kerap tidak dibarengi dengan usaha menjaga konsistensi nilai-nilai Pancasila. “Ke depan sebelum para wakil rakyat menduduki jabatan, perlu semacam penyegaran wawasan Pancasila supaya ada pemahaman akan Pancasila yang melandasi cara berpikir mereka dalam merumuskan kebijakan,” tandasnya. (Nur/P-4)