Manuver Gatot bukan Wakili TNI

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) secara institusi telah menjalankan peran yang jauh dari berpolitik. Manuver-manuver berbau politik yang terlihat pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lebih mewakili kepentingan dirinya, bukan institusi TNI.

Pendapat tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Nasib Reformasi TNI: Apa yang Kau Cari Panglima? di D Hotel, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Ray, Gatot bermaksud untuk mencari popularitas di kelompok masyarakat tertentu ketika TNI turun ke lapangan. “Cara membaca Gatot Nurmantyo itu masuk dengan apa yang kita sebut dengan politik negara. Contohnya, tiba-tiba mendekati kelompok anti-Ahok. Yang kedua menyebut soal isu film G-30-S/PKI, ketiga soal adanya pembelanjaan senjata, termasuk kita lihat aktivitasnya dengan mendatangi partai politik,” papar Ray.

Hadir pula anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, Wakil Koordinasi Bidang Strategi, dan Mobilisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri, direktur Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir.

Andreas Hugo berpendapat pergerakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tergolong tren populisme yang menjangkiti dunia. Gatot memosisikan diri untuk muncul di tengah-tengah isu-isu populer yang berkembang di masyarakat. “Kalau kita perhatikan, populisme dan tren ini terjadi juga di Indonesia lewat gejala individu. Tren ini terjadi pada Pak Gatot,” ucapnya.

Andreas juga menilai dalam kurun waktu setahun terakhir ini, Panglima TNI lebih sering berbicara tentang politik daripada berbicara tentang keamanan. Soal apakah hal itu bertujuan meraih simpati publik untuk maju memperebutkan kursi presiden, Andreas mengaku tidak ingin berspekulasi. Namun, apa yang dilakukan Gatot jelas memberikan implikasi politik untuk mengangkat elektabilitas Gatot Nurmantyo.

“Mungkin bisa jadi nanti dia akan dipanggil partai politik yang mempersiapkan karpet merah untuk beliau tampil di pemilu, saya tidak tahu.Yang jelas, dia menampilkan diri di tengah isu-isu populer,” tutur Andreas.

Gerak politik Panglima TNI juga diungkapkan Sirojudin. Ia menyebut Gatot memanfaatkan kemiliterannya sebagai motor untuk masuk ke politik. Apalagi di bulan Maret 2018 nanti jabatannya akan selesai, sehingga memungkinkan Gatot turun ke Pilpres 2019.

Waspadai rongrongan
Dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-72 TNI di Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta TNI meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk gangguan yang berpotensi merusak keutuhan NKRI dan Pancasila. Rongrongan bisa datang dari dalam ataupun luar negeri.

“Sejak kemerdekaan NKRI diproklamasikan, telah banyak rongrongan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bahwa rongrongan itu dimungkinkan karena kelengahan dan kekurangwaspadaan kita,” ujar Presiden ketika membacakan amanatnya sebagai inspektur upacara dalam rangka HUT Ke-72 TNI di Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten, kemarin. (*/P-1)

[email protected]