Domain DPR Jangan Dimuntahkan ke Presiden

PRESIDEN Joko Widodo menjaga jarak dengan sepak terjang Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden meminta apa pun keputusan pansus jangan melibatkannya.

“Itu domainnya DPR. Itu wilayahnya DPR. Jangan dibawa-bawa ke saya,” ujarnya ketika ditanya seusai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Panitia Angket KPK berkeinginan berkonsultasi dengan Presiden untuk melaporkan hasil kerja mereka. Surat permintaan itu telah dikirimkan Panitia Hak Angket ke pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden kembali menegaskan komitmennya tentang penguat­an KPK. “Itu komitmen kita. Masak saya ulang-ulang terus bahwa penguatan KPK itu harus juga,” tegasnya.

Ketika ditanya perihal kekalahan KPK dalam praperadilan yang dimohonkan oleh Ketua DPR Setyo Novanto terkait penetapan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E), Presiden meminta untuk menanyakan langsung kepada KPK.

“Tanyakan kepada KPK,” imbuh Jokowi.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

“Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan ‘SOP’ KPK.”

Sementara itu, peneliti PSHK Miko S Ginting menuturkan DPR seharusnya mendukung usaha mengoptimalkan penegakan hukum dalam bidang korupsi, salah satunya dengan mendorong upaya pembersihan di kepolisian dan kejaksaan.

“Presiden juga harus mengupayakan langkah-langkah tegas dan konkret untuk melawan pelemahan KPK sebagaimana janjinya dalam Nawacita,” ucap dia. (Pol/Ant/P-4)