Pecat Kader yang Korupsi

Bagaimana PDIP membina kadernya yang akan menjadi calon kepala daerah?
Mereka yang dinyatakan sebagai paslon (pasangan calon) wajib mengikuti sekolah para calon kepala daerah. Di situ, mereka dilatih aspek pemerintahan yang baik, bersih, melayani rakyat, dan meletakkan masa depan bagi daerah itu.

Apakah juga ada materi soal pencegahan korupsi dalam pembinaan partai?
Ada. Dalam kurikulum kita mengajarkan mengenai pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi. Juga komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan mendorong kebijakan anggaran agar sebagian besar anggaran dipakai untuk belanja publik. Itu program-program antikorupsi yang kami jalankan.

Cukup atau tidak pencegahan korupsi hanya melalui pemberian materi kepada para kader?
Ya, harus diingatkan terus-menerus karena korupsi kan menjadi budaya. Kita tidak hanya komitmen melalui pengajaran, tetapi juga mengingatkan secara periodik kepada kader dengan membuat surat edaran dari partai.

Bagaimana sikap tegas PDIP bila ada partai yang terkena kasus korupsi?
Yang tertangkap tangan, partai memberikan sanksi yang sangat tegas berupa pemecatan.

Ketika ada kader parpol yang kena kasus korupsi, apakah bisa disebut parpol punya andil terhadap kejadian tersebut?
Partai tidak punya andil dalam persoalan itu, tapi partai punya tanggung jawab dalam membina kader. Kalau itu terjadi, itu tanggung jawab pribadi sebagai bagian dari ketidakdisiplinan.

Mekanisme penguatan seperti apa yang ditempuh partai agar tidak ada kader yang tersangkut kasus korupsi?
Kita mengajak dan mengundang KPK ke kantor partai juga ada pengamat politik untuk membahas upaya pencegahan korupsi.

Bagaimana PDIP melakukan pengawasan kepada kadernya yang menjadi kepala daerah?
Kami memberikan surat edaran tertulis secara periodik. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme rapat partai.

Apa pendapat Anda dengan rencana Mendagri yang akan meningkatkan materi KPK bagi calon kepala daerah hingga 50%?
Kita harus melihat secara holistik. Itu (usulan) hal yang positif, tapi juga jangan pendekatannya hanya satu aspek, harus multidimensi. Materi 100% pemberantasan korupsi belum tentu mencegah (korupsi). (Nur/P-5)