OTT KPK Bikin Dilematis

Benarkah banyak kepala daerah yang belum matang secara mental dan sistem?
Parpol mengaku kader mereka itu belum tentu kader mereka dari bawah sebab ada juga kader itu kader tamu saja yang mana datang karena memiliki dana banyak atau popularitas yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah.

Parpol juga mengaku susah mengendalikan kepala daerah karena untuk naik sebagai kepala daerah itu mahal biayanya dan mengandalkan popularitas. Jadi, terkadang meski kader dia bagus dan berintegritas, tetapi karena sistem pilih langsung seperti ini, akhirnya mereka terpaksa mengusung orang lain.

Apakah setelah terpilih, kepala daerah itu tidak diawasi parpol?
Partai politik mengaku kesulitan sebab begitu mereka terpilih tidak ada komunikasinya juga dengan partai. Ketika tertangkap, yang kena partai pengusungnya dan partai mengeluh untuk itu. Untuk kadernya sendiri, dananya tidak cukup dan tidak populer, ini menjadi dilematis.

Kalau kader asli parpol, bisa mereka kontrol dan ketika ada informasi langsung ditegur. Jadi, beberapa partai mengaku seperti itu. Partai berharap kalau boleh jangan pilih langsung, tetapi pilih demokratis saja. Partai sendiri tidak percaya diri dalam mengusung kadernya karena takut tidak mendapat kursi.

Bagaimana kolaborasi preventif terhadap korupsi antara KPK dan parpol?
Kita sedang kerja sama dengan 10 partai yang ada, salah satunya terkait pemilihan langsung yang harus dimodifikasi lagi sebab partai melihat kalau masih pilih langsung saja, lalu buat apa saya mengader dari mahasiswa hingga siap untuk pilkada? Saat ini partai memiliki sistem seperti sekolah kader muda juga ada di tingkat madya atau menengah hingga sekolah kader lanjutan untuk dijadikan legislator atau kepala daerah, dan rata-rata semua partai memiliki sistem tersebut.

Setujukah ini akal-akalan swasta dan bukan kesalahan murni dari partai politik?
Kalau swasta pasti akan mencari celah karena kasus terbesar itu ialah dari penyuapan dan itu berasal dari swasta. Bahkan di pemerintah daerah, kepala daerahnya memang memiliki sponsor. Hampir tidak ada kepala daerah yang naik tidak ada sponsor.

Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal itu ?
Di pusat, kita mendorong upaya swasta berhenti menyuap. Sebab, pihak swasta awalnya mengatakan mau tidak menyuap, tapi kalau perusahaan lain menyuap, mereka akan kalah tender. (Dro/P-5)