Pilkada Jadi Momentum Perbaiki Citra Golkar

KONTESTASI Pilkada 2018 menjadi momen positif untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Hal itu dikemukakan Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

“Partai Golkar harus memanfaatkan sebaik mungkin kontestasi pilkada karena partai berlambang pohon beringin ini terseret kasus dugaan korupsi KTP-E,” kata Sirojudin.

Oleh karena itu, lanjut Sirojudin, ke depan Golkar perlu selektif dalam menjaring calon kepala daerah. Calon kepala daerah harus memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik. Salah satunya dengan tidak mencalonkan figur yang terjerat kasus hukum.

“Pada Pilkada 2018, Golkar harus menunjukkan citra prointegritas dan kredibilitas yang positif dengan mendukung kepala daerah yang memiliki rekam jejak positif. Jangan mendukung orang yang pernah diadili. Itu tidak menolong untuk memperbaiki kredibilitas partai,” ujar Sirojudin.

Soal diterimanya permohonan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam sidang praperadilan yang diputus hakim Jumat (29/9), menurut Sirojudin, itu tidak serta-merta memperbaiki citra Golkar di mata publik.

“Defisit kredibilitas Golkar tidak bisa diatasi hanya dengan kemenangan praperadilan (Novanto),” ungkap Sirojudin.

Akan tetapi, ketika ditanya apakah Golkar tetap harus melakukan evaluasi kepemimpinan meskipun sidang praperadilan Novanto menang, Sirojudin menyerahkan hal itu kepada Golkar. “Golkar mempunyai langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas kemenangan Novanto di sidang praperadilan. Itu hak Partai Golkar.”

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Andi H Sinulingga menambahkan Partai Golkar akan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Setya Novanto meski Ketua DPR itu menang dalam sidang praperadilan.

“Ya, tetap (evaluasi). Saran tim evaluasi harus dipertimbangkan. Saran itu tidak terkait dengan putusan praperadilan,” kata Andi.

Andi menerangkan saran evalua­si kepemimpinan tersebut disebabkan penurunan elektabilitas Partai Golkar. Turunnya elektabilitas tersebut disebabkan kasus KTP-E yang menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar.

“Kami menyarankan agar dia menyelesaikan proses hukum yang berjalan, kesehatan, dan Golkar juga bisa berjalan. Hal itu baik bagi kedua pihak,” jelas Andi.

Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menemui Setya Novanto di RS Premier, Jakarta Timur, untuk menyampaikan rekomendasi dari tim evaluasi yang berisi penonaktifan yang bersangkutan. (Nur/X-3)