Masalah Kerap Timbul di Perbatasan

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memandang perlu penerapan manajemen terpadu pada pengelolaan wilayah perbatasan guna menjadikan perbatasan sebagai etalase negara. “Sampai saat ini, masih sering timbul persoalan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain,” kata Tjahjo di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Tjahjo, pemerintah perlu menerapkan manajemen terpadu dengan menerbitkan prosedur operasional standar dalam pengelolaan perbatasan guna mengoptimalkan pengawasan.

Penerbitan standar itu, kata Tjahjo, juga untuk menghilangkan kegiatan ilegal seperti pencurian sumber daya laut, pembalakan liar, perdagangan manusia, dan tindak terorisme. “Dukungan sarana dan prasarana teknologi pengawasan juga penting untuk ditingkatkan.”

Menurut Mendagri, dengan diterapkannya manajemen terpadu, wilayah perbatasan tidak lagi hanya menjadi daerah tempat tinggal dan berkehidupan bagi warga negara, tetapi juga menjadi salah satu daerah pengge­rak ekonomi bagi negara tetangga.

Ketergantungan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan pada negara tetangga yang cukup tinggi, kata Tjahjo, juga dapat dihilangkan. Pemerintah akan terus memperhatikan perbatasan sebagai wilayah terdepan sekaligus etalase negara.

Tjahjo menyebut paradigma yang dahulu digunakan ialah memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah yang harus dijaga secara militeristik. Dengan paradigma baru, wilayah perbatasan dilihat sebagai entitas yang memiliki elemen kedaulatan dan penduduk yang harus dilindungi secara utuh, termasuk memperkuat ekonominya.

Dalam kaitan pengawasan perbatasan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengaku kekurangan tenaga yang akan ditempatkan di perbatasan. Proses perekrutan tenaga baru pun disiapkan sebanyak 198 orang. (Ant/P-1)