Matangkan Sistem dengan KPK

PENANGKAPAN Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (TIA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah panjang daftar kepala daerah yang diciduk karena ketahuan menilap uang rakyat. Hal itu pun menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang merasa pihaknya harus memperketat pengawasan terhadap bawahan-bawahannya tersebut.

Berikut wawancara khusus kepada Media Indonesia dengan Mendagri di kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

OTT kembali berulang. Problemnya apa?
Semasa saya jadi mendagri sudah ada OTT (operasi tangkap tangan) dan penyi­dikan reguler kepada 33 kepala daerah dan 4 wa­kilnya. Sebanyak 29 ditangani KPK. Saya apresiasi KPK yang intens menggelar OTT. Jangan dilihat jumlahnya. Semakin banyaknya OTT, itu menunjukkan pakta integritas, sumpah jabatan, sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien memang belum berjalan.

Saya prihatin karena itu tanggung jawab saya walaupun mereka melakukan secara individu. Apa yang salah? Rekrutmen semakin bagus, malah NasDem (calon kepala dae­rahnya) dibiayai, PDIP ada psikotes, diklat semua partai ada, tapi memang faktor lain kita tidak tahu.

Apa kontrol Kemendagri di area rawan korupsi?
Kami ada irjen yang punya bawahan sampai inspektorat daerah. Dari sisi pelaporan, inspektorat daerah sudah benar, tapi pe­nindakannya tidak jalan sehingga urusan kecil harus KPK dan kejaksaan yang turun, makanya sistem yang sedang kita matangkan dengan KPK dan BPKP coba akan kita revisi.

Soal pengawasan juga sudah banyak. Selain OTT KPK, ada kontrol dari kejaksaan, kepolisian, Saber Pungli. Kurang apa lagi?
Modusnya juga macam-macam. Ada yang baru beberapa bulan, seperti Gubernur Bengkulu, korupsi, Wali Kota Cilegon ini tinggal dua bulan lagi selesai juga masih korupsi. Akhirnya kembali kepada diri kita karena tidak mungkin kita awasi 24 jam. KPK juga sudah supervisi, Banten sudah disupervisi, masih kena Cilegon. Sumatra Utara juga masih kena di Kabupaten Batubara.

Terobosan apa dari Kemendagri untuk sisi pencegahan?
Pencegahan lewat inspektorat daerah dan irjen kami adalah Wakil Ketua Saber Pungli. Setiap ada kasus, kita bahas dengan KPK, e-planning, e-budgeting, fungsi inspektorat juga dengan KPK.

Apakah korupsi yang berulang juga karena biaya pencalonan yang mahal sehingga harus balik modal?
Bisa itu (balik modal), bisa juga aji mumpung. Mumpung saya menjabat bisa menambah kekayaan. Kalau dari sisi bujet kampanye, itu sudah diatur kok.

Apakah perlu hukuman maksimal seumur hidup untuk beri efek jera?
Itu tidak mutlak. Kita tidak bisa intervensi hakim.

Banten termasuk enam daerah yang diawasi khusus KPK, apakah ada pemantauan khusus dari Kemendagri?
Iya ada karena Banten salah satu yang e-government-nya belum jalan secara optimal, belum transparan.

Apa karena di Banten kental dengan politik dinasti?
Saya kira tidak. Anak, istri, keponakan, silakan saja (maju) asalkan dia memenuhi syarat. Dilihat kasus per kasus, kembali ke mentalitas yang bersangkutan, memang perlu revolusi mental. Pak (Presiden) Jokowi juga terus turun mengawasi, KPK juga mendatangi semua parpol untuk mencegah korupsi bersama.

Di tengah banyak kepala daerah terkena OTT, ada desakan untuk bertanggung jawab dan mundur sebagai mendagri?
Urusan mundur dan tidak itu urusannya Pak Jokowi. Semua sistem sudah saya jalankan. Kalau satu rumah digigit nyamuk, yang disalahkan wali kota/bupati, kan tidak juga. Yang berhak menilai saya adalah presiden. (P-5)

[email protected]