FPI Dilarang Kirim Relawan ke Myanmar

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto melarang Front Pembela Islam (FPI) mengirimkan anggota mereka ke Myanmar terkait konflik kemanusiaan di Rakhine. Menurut Wiranto, pengiriman relawan harus melewati prosedur yang jelas dan atas persetujuan pemerintah.

"Tunggu dulu. Nanti saya akan bicara dengan mereka (FPI). Intinya (pemerintah) peduli kepada musibah kemanusiaan di Myanmar sesuai dengan harapan, tapi ada tata caranya, sehingga kelmpok masyarakat saya imbau tidak usah ada aksi sendiri-sendiri," ujar Wiranto di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Selasa (5/9).

Seperti diberitakan, FPI Sumatra Selatan berencana mengirimkan 1.500 anggotanya ke Myanmar. Langkah tersebut merupakan respons atas mencuatnya konflik kemanusiaan yang kini telah merenggut nyawa ratusan warga etnis Rohingya di Rakhine.

Lebih jauh, Wiranto meminta masyarakat menyikapi konflik kemanusiaan di Rakhine dengan kepala dingin. Ia berharap, isu Rohingya tidak dipolitisasi sehingga menimbulkan perselisihan antarkelompok masyarakat. "Harus cerdas, bijak dan tidak emosi," imbuhnya.

Wiranto menegaskan, pemerintah pun tidak bisa sembarangan mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar sebagaimana tuntutan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengusiran Dubes Myanmar justru akan merugikan Indonesia yang saat ini terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine.

"Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan tapi tidak boleh gegabah. Kalau ditarik dubesnya, tidak ada hubungan diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa?" tandasnya. (OL-3)