Anggota DPR Sarankan Dubes RI di Myanmar Ditarik

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menyarankan agar Pemerintah menarik duta besar Indonesia di Myanmar.

Penarikan Duta Besar di Myammar, kata Bobby, merupakan cermin dari sikap tegas dan protes atas kekerasan yang terjadi di negara di bawah pimpinan presiden Htin Kyaw itu. Langkah tegas Indonesia itu, menurut Bobby juga diharapkan membuat militer Myanmar menghentikan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

"Persona non grata-kan Dubes Myamnar dan tarik balik Dubes Republik Indonesia di Myanmar," ujar Bobby di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/9).

Adapun, istilah persona non grata, merupakan istilah dalam politik dan diplomasi internasional. Maknanya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara.

Selain menarik Dubes Indonesia, ia juga menyarankan agar Myanmar dikeluarkan dari Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) jika kekerasan terhadap Myanmar tidak kunjung dihentikan.

"Aksi diplomatik lainya dengan merekomendasikan Myanmar keluar dari ASEAN bila kekerasan Rohingya tidak dihentikan dan bersedia mediasi dengan pengawasan pihak independen," ujar Bobby.

Bobby juga mengapresiasi sikap Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi, serta para tokoh negara lain untuk berinisiatif berdiskusi langsung dengan Pemerintah Myanmar membahas nasib warga Rohingya.

"(Saya berharap) agar koordinasi komunikasi itu tidak mubazir, perlu dilanjutkan dengan gestur diplomatik," ujarnya.

Lebih lanjut Bobby mengatakan, kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah bukti nyata adanya perang proksi (proxy war). Bobby menuturkan, proxy war dilakukan oleh kekuatan besar yang memainkan perannya secara tidak langsung melalui pihak ketiga.

"Persoalan di Myanmar, adalah bukti nyata, perang proksi, dimana genosida etnis menjadi alasan untuk sebuah penguasaan wilayah," pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya. Ia menilai, kekerasan yang termasuk genosida itu perlu mendapat tindakan serius dari pemerintah Indonesia.

"Kami mengutuk keras agar ada tindakan nyata. Sekarang pemerintah Pak Jokowi sudah merespons, tinggal tunggu dunia sikapnya terhadap genosida (di Myanmar)," ujar Zulkifli.

Zul menegaskan, pembantaian etnis Rohingya di Myanmar bukan persoalan agama. Pemuka agama Budha atau Hindu menilai hal tersebut adalah masalah kemanusiaan. Ketum PAN itu mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dengan mengusir Dubes Myanmar di Indonesia. (OL-6)