DIREKTUR Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan tidak mungkin DPR bisa membangun gedung baru hanya dengan anggaran Rp320 miliar. Ia menduga anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada itu.
Sebelumnya, BURT DPR menjelaskan, dari pagu anggaran DPR 2018 sebesar Rp5,7 triliun, terdapat usulan anggaran sekitar Rp601,93 miliar untuk proyek pembangunan gedung baru Rp320,44 miliar dan proyek pembangunan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.
IBC mencoba menghitung perkiraan anggaran gedung baru DPR dengan menggunakan ketentuan Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri PU No 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, serta menggunakan referensi lain yang relevan.
Analisis yang digunakan IBC ialah membangun gedung kantor di Jakarta dengan menggunakan standar harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. Bangunan negara direncanakan menggunakan tipe khusus dengan jumlah lantai lebih 8 lantai maka koefisien jumlah lantai sebesar 1,265.
“Hasil perhitungan IBC memperkirakan biaya pembangunan gedung baru DPR akan menelan anggaran Rp950,55 miliar. Angka itu sekitar 3 kali lipat dari anggaran yang diusulkan DPR tahun 2018 sebesar Rp320,44 miliar,” jelas Roy di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran Rp950,55 miliar setara dengan dana pembangunan untuk 1.267 desa melalui skema dana desa, juga setara dengan total kebutuhan anggaran untuk memfasilitasi seluruh target pemberian akses masyarakat miskin untuk mengelola perhutanan sosial seluas 6,79 juta hektare hingga 2019.
Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan kepada DPR agar lebih transparan perihal detail rencana pembangunan gedung DPR, baik segi desain maupun biaya. Ia menilai rencana biaya pembangunan gedung 2018 yang disampaikan ke media massa tidak sesuai fakta sesungguhnya.
Dalam menanggapi hal itu, anggota BURT dari F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR bersifat multi years. “Yang pasti tahun 2018 anggaran yang disetujui baru Rp601 miliar,” jelasnya.
Sekretariat Jenderal DPR telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk meninjau ulang kondisi Gedung DPR. Hasil tinjauan akan menjadi rekomendasi bagi kelanjutan rencana pembangunan. “Rapat BURT, Bogor, sudah membicarakan itu.” (Nov/P-3)
