Optimalisasi Program Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) telah berhasil melaksanakan sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintah. Implementasinya pun terus diupayakan agar berjalan semakin optimal dari waktu ke waktu.

Itu, di antaranya, program pengalihan pendidikan menengah (dikmen) dari kabupaten/kota (kab/kota) ke provinsi yang sudah menjangkau 33 provinsi kecuali Papua. Sebagaimana diketahui, hal tersebut disebabkan pemerintah provinsi (pemprov) belum sepenuhnya siap untuk pembiayaan guru dan tenaga kependidikan.

Padahal, menurut Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, pemerintah telah mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hanya, masih ada kabupaten/kota yang menganggarkan urusan yang bukan kewenangannya.

"Akibat dari itu, pemenuhan urusan wajib yang sesuai dengan kewenangannya seperti pemenuhan personel, sarana prasarana, serta penganggaran justru menjadi tidak optimal," ujarnya kepada Media Indonesia, baru-baru ini.

Ia pun menilai perlu ada peningkatan pemahaman terhadap batasan kewenangan pengelolaan anggaran antara pemprov dan pemerintah kab/kota. Misalnya, melalui sosialisasi neraca pendidikan sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat lebih terencana dan terealisasi secara maksimal.

Pemerintah juga sedang menggenjot pelaksanaan program Indonesia pintar/kartu Indonesia pintar (PIP/KIP) dengan target penyaluran dana PIP tahun ini sebanyak 17.927.308 siswa. Berdasarkan laporan, hingga kini telah tersalur kepada 8.358.800 siswa, dengan 1.383.438 di antaranya telah mengambil dana tersebut.

Untuk pencetakan KIP, sampai saat ini sudah mencapai 8.024.825 kartu--termasuk 555.104 kartu yang sudah dalam bentuk ATM yang diserahkan melalui kegiatan penyerahan KIP oleh Presiden. Pencetakan KIP-ATM mulai tahun ini dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran prioritas 4.369.968 kartu siswa SMP/Paket B, 1.367.559 kartu siswa SMA/Paket C, dan 1.829.167 kartu siswa SMK/kursus.

Meski demikian, ungkap Hamid, ada beberapa kendala yang masih harus diselesaikan. Semisal belum tersedianya data kemiskinan yang terintegrasi antara Dapodikdasmen, Dapo PAUD dengan basis data terpadu (BDT) sebagai sasaran yang terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Indonesia sehat (KIS), dan KIP.

"Pemadanan dapodik dengan PKH/KKS 2017 baru selesai akhir tahun. Masalahnya, penyaluran dana PIP SD dan SMP juga jadi terkendala rekening penampung virtual karena akun PIP dan SMP harus dikosongkan dulu sebelum dana PIP 2017 diproses," terang Hamid.

Proses perpindahan data siswa dari virtual account ke real account BRI juga relatif memakan waktu. Untung saja, kendala penyaluran tersebut telah diselesaikan pada tahun ini meskipun masih dirasa kurang optimal karena siswa minim informasi mengenai kesiapan pengambilan dana dan layanan penyaluran oleh bank.

"Ini juga masih akan terus kita perbaiki. Harapannya PIP/KIP sesuai dengan target dan seluruh siswa bisa merasakan manfaat dari program tersebut," ucapnya.

Menghimpun prestasi
Di sisi lain, Hamid mengklaim sejatinya siswa Indonesia telah membuktikan segudang prestasi akademik yang membanggakan dalam berbagai bidang. Rata-rata mereka yang berprestasi adalah hasil seleksi dari tingkat sekolah hingga tingkat provinsi. "Para siswa yang menjuarai tingkat nasional bahkan dinominasikan ke tingkat internasional."

Beberapa prestasi yang telah diraih peserta didik Indonesia, mulai tingkat SD sebagai peraih medali emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang dinominasikan untuk mengikuti olimpiade tingkat internasional. Ada juga peraih medali emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang dinominasikan mengikuti olimpiade tingkat internasional bidang lomba catur dan karate.

Bidang seni juara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) siswa berprestasi tak luput diikutsertakan dalam World Creativity Festival (WCF). Begitupun untuk tingkat SMP OSN, peraih medali emas diikutsertakan olimpiade di tingkat internasional. "Untuk tingkat SMA juga demikian. Kami berharap ke depannya akan lahir lebih banyak juara untuk berbagai program studi dan mata lomba," harap Hamid.

Kompetensi pendidik
Guna mendukung kesuksesan program pendidikan, Ditjen Dikdasmen tak luput memperhatikan masalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Untuk itu, pemerintah menyiapkan program keahlian ganda yang melibatkan 12.740 guru adaptif/normatif untuk disertifikasi menjadi guru produktif.

Lebih lanjut, 341 SMK ditetapkan sebagai pusat belajar dan kepala sekolah diberi pembekalan untuk melaksanakan program, berikut 33 pengawas sekolah diberi pembekalan tentang penjaminan mutu program keahlian ganda. Sebanyak enam PPPTK juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai lembaga sertifikasi profesi oleh BNSP, dengan satu lembaga sedang dalam proses. "Kami juga melakukan pengembangan sejumlah SMK terkait dengan program revitalisasi pendidikan vokasi yang masuk program prioritas Presiden," terang Hamid.

Program pengembangan tersebut meliputi 47 SMK pariwisata, 45 SMK kemaritiman, 60 SMK pertanian, dan pengembangan teaching factory pada 125 sekolah. (Mut/S2-25)