Novel Sampaikan Dua Poin Penting Paska Pertemuan Presiden Jokowi-Kapolri

PERMINTAAN Presiden Joko Widodo terhadap Kapolri Jendral Tito Karnavian agar polisi segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tampaknya masih membutuhkan waktu.

Novel sendiri merasa bahwa pengungkapan kasusnya yang saat ini ditangani polisi belum optimal. Menyikapi ihwal pertemuan Kapolri dengan Presiden Jokowi, tanggapan Novel seperti yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Hal itu dia sampaikan setelah keduanya berdiskusi terkait pernyataan Kapolri setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pada Senin (31/7). Baca juga: Komnas HAM: Ada Faktor Nonteknis Dalam Kasus Novel

Menurut Dahnil ada dua poin penting yang menjadi perhatian dari diskusi tersebut. "Dan menurut Novel perlu saya sampaikan kepada publik," kata Dahnil melalui keterangan tertulis, Selasa (1/8).

Poin pertama yang ditanggapi Novel terkait dengan keinginan Kapolri untuk melibatkan KPK menjadi satu tim bersama, dalam penyidikan pengungkapan sasus penyerangan terhadap dirinya.

Menurut Novel, keterlibatan KPK menjadi keliru bila tidak ada kasus korupsi terkait dengan kasus penyerangan dirinya. "Namun, Novel menduga Tito memiliki bukti dugaan suap atau kourupsi yang melibatkan oknum kepolisian sehingga dibutuhkan pelibatan KPK dalam satu tim investigasi," ujar Dahnil.

Dia menambahkan bahwa alasan Novel seperti itu karena bukan Tupoksi KPK menangani kasus terorisme atau kekerasan seperti yang dia alami.

Poin kedua, Novel menanggapi terkait dengan penolakan Tito terhadap dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen yang diusulkan kepada Presiden Jokowi. Novel meyakini ada proses yang ganjil dalam penanganan penyidik kepolisian.

Menurut Novel, dengan adanya tim independen yang kredibel tersebut seharusnya Tito dapat terbantu untuk menghadirkan kepercayaan publik. Proses dalam penanganan kasus penyerangan air keras ini bisa dengan segera dapat terungkap.

"Obyektifitas dan kualitas pengusutan akan semakin baik dan Kapolri terbantu untuk mempercepat pengungkapan kasus ini sesegera mungkin. Sehingga beliau bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur kepolisian dibawah beliau," ujar Dahnil lagi.

Oleh sebab itu, ucapnya, agak aneh apabila penolakan keras dilakukan oleh Kapolri, padahal TGPF sejatinya membantu kualitas kerja Polri dalam penanganan kasus Novel Baswedan.(OL-3)