PDI Perjuangan Sebut Lawan Politik Tidak Siap Kompetisi Secara Fair

MARAKNYA serangan negatif politik yang ditujukan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo mengindikasikan lawan politik tidak siap untuk berkompetisi secara fair dengan Jokowi jelang Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi adanya tiga isu yang diprediksi akan terus dimainkan untuk menyerang Jokowi hingga Pilpres 2019 mendatang.

"Justru adanya serangan itu mengindikasikan bahwa lawan-lawan politik presiden tidak siap berkompetisi secara fair. Karena itu lah mereka menggunakan negative campaign yang tidak terbukti kebenarannya," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (31/7).

Sebelumnya diberitakan, ada tiga isu yang diprediksi masih terus dimainkan untuk menyerang Presiden Joko Widodo hingga Pilpres 2019. Tiga isu tersebut ialah anti-Islam, anggaran, dan dana haji. Hal itu sempat disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP PKB Maman Imanulhaq dalam sebuah diskusi (30/7).

Hasto menilai adanya serangan terhadap Jokowi adalah hal yang wajar di dalam era demokrasi ini. Kendati demikian, PDI Perjuangan tetap memperhatikan setiap serangan yang ditujukan kepada Jokowi.

"Kami tidak terlalu khawatir berlebihan. Karena apapun kepemimpinan Pak Jokowi yang ke bawah bersama rakyat, itu merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan dukungan rakyat," ucapnya.

Hasto menyampaikan saat ini rakyat sudah cerdas dalam menerima informasi yang ada. Menurutnya, rakyat sudah memahami informasi mana yang merupakan isu politik dari sebuah manuver kekuasaan dan mana yang merupakan kebenaran. "Kami meyakini isu-isu itu tidak akan laku di tengah rakyat," tambahnya.

Hasto menambahkan adanya isu-isu yang mulai menyerang Jokowi menunjukkan bahwa lawan-lawan politik presiden mulai khawatir dengan popularitas dan elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi. Menurutnya, lawan politik khawatir dengan kepemimpinan Jokowi yang merakyat. "Kendati demikian, PDI Perjuangan bersama dengan seluruh kekuatan partai pengusung Pak Jokowi akan berkoordinasi lebih intens untuk menangkal berbagai isu yang tidak benar tersebut," tegasnya.

Perppu Ormas

Secara terspisah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diimplementasikan secara bijaksana. Perppu tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.

"Harapan PGI tentang Perppu penggunaannya akan terukur. Kita tidak mengharapkan Perppu (Ormas) itu akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam siapa saja," ujar pengurus PGI Pendeta Bambang Wijaya kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Perppu Ormas dikeluarkan lantaran pemerintah kesulitan menemukan landasan hukum membubarkan ormas anti-Pancasila melalui UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Usai Perppu dikeluarkan, pemerintah langsung membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menambahkan, diterbitkannya Perppu Ormas menunjukkan tekad pemerintah dalam menjaga ideologi bangsa. "Ini (Perppu) juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan Pancasila," ujarnya (OL-3)