Inkonsistensi Sikap Politik PAN untuk Persiapan Pemilu 2019

SEBAGAI salah satu partai koalisi dengan pemerintah, sikap yang ditunjukkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap berseberangan dengan sikap pemerintah dinilai sebagai perilaku politik yang tidak konsisten dan sedang mencari positioning untuk Pilpres 2019

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto menambahkan, PAN tidak hanya gamang, tapi juga tidak konsisten. "Itu upaya PAN untuk mencari positioning di mata rakyat," katanya di Jakarta, Kamis (27/7).

Untuk diketahui, sikap PAN kerapkali berbeda dengan partai koalisi pendukung pemerintah, terakhir terkait persetujuan RUU Pemilu. PAN menyatakan walk out dan tidak ikut mengambil keputusan bersama-sama dengan fraksi koalisi pendukung pemerintah lainnya.

Toto menilai PAN kini tengah mencari positioning di mata masyarakat. Di satu sisi, PAN masih ingin tetap bergabung dengan pemerintah dengan menikmati kekuasaan yang diperoleh. Di sisi lain, sikap PAN mulai mempersiapkan posisi dimana rakyat bisa memberi simpati dengan sikap yang dianggap pro rakyat.

"Salah satu cara yang dipakai kritisisme, mengkritisi pemerintah. Untuk hal-hal yang dikira PAN akan mendapat simpati jika melawan kebijakan pemerintah, maka dilakukanlah sikap yang berbeda tersebut. Itu upaya positioning PAN untuk mempersiapkan 2019," terangnya.

Untuk itu, menurut Toto, koalisi pemerintah harus memberikan peringatan terhadap sikap PAN tersebut agar tidak terlalu sering berbeda sikap dengan koalisi pendukung pemerintah. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka PAN bisa dikeluarkan dari koalisi pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. "Tanpa PAN pun koalisi pemerintah cukup kuat," tambahnya.

Namun, Toto menilai PAN juga harus menentukan sikap yang tegas apakah PAN tetap ingin bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah dengan konsekuensi tidak berbeda sikap. "Atau keluar dari koalisi dengan konsekuensi benar-benar keluar, menyerahkan posisi menteri," tegasnya.

Secara terpisah, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menjelaskan bahwa pada dasarnya partai memiliki otonomi dan otoritasnya untuk mempertahankan keberlangsungan partai. Bila nasib partai terancam dengan bergabung dalam pemerintahan, maka partai akan "menjerit".

Apalagi, kata Siti, tahun 2019 akan digelar pemilu serentak. Dengan keserentakan itu tak hanya partai-partai baru, kecil, dan menengah saja yang gamang tapi partai-partai besar pun tampak gamang.

"Partai-partai, termasuk PAN, tersebut bisa jadi gamang karena UU Pemilu dirasakan kurang adil dan tak memayungi kepentingan semua partai," kata dia.

Dalam menyikai sikap PAN yang kerapkali bersebrangan, menurutnya, koalisi pendukung pemerintah harus mengadakan konsolidasi dan komunikasi yang intensif dengan menghadirkan semua partai pendukung. "Sehingga tidak terkesan mereka saling melontarkan pernyataan di ruang publik," tandasnya. (OL-3)