Demokrasi Dialogis

PERTEMUAN Prabowo dengan sekian tokoh beberapa waktu lalu (30/1/26) di Jalan Kertanegara IV, rumah pribadinya, bukan hal istimewa. Tidak juga sebuah terobosan untuk dibesar-besarkan. Pertemuan mereka merupakan hal biasa, laiknya pemimpin negara untuk sharing dan meminta masukan tertentu dalam menjalankan roda pemerintahan. Sekali lagi, hal biasa. Meskipun tentu tetap memiliki makna dan tarikan isu-isu yang juga sah untuk direspons siapa pun.

Apakah peristiwa di atas bisa dipandang urgen atau tidak, atau memang sama sekali tidak penting, terpulang pada bagaimana cara melihat aspek-aspek prinsip dan substansial yang disuguhkan mereka. Bahwa Abraham Samad seketika menyampaikan salah satu yang didiskusikan adalah reformasi di tubuh Polri, hal yang lagi hangat diperbincangkan elite belakangan ini. Tetapi seperti dimafhumi bersama, materi itu telah diserahkan kepada tim khusus yang dibentuk Prabowo maupun Kapolri.

Siti Zuhro, Susno Duaji, Said Didu, mereka sering melontarkan gagasan dan otokritik yang terbilang lugas terhadap fenomena maupun realitas sosial kenegaraan. Perspektif yang dipakai mereka, juga masih normal. Nalar kebangsaannya pun datar. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sebagaimana ditegaskan di awal, pertemuan ini biasa-biasa saja dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pertemuan yang (mungkin) dilakukan Prabowo untuk menguatkan beberapa report berbasis lapangan yang disampaikan kalangan terdekatnya. Sehingga tak terlalu salah arah mengambil keputusan.

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

Tiga Kecenderungan

Walaupun demikian, setidaknya ada tiga kecenderungan yang perlu dicermati dari pertemuan mereka. Pertama, Prabowo hendak menempatkan siapa pun yang tiada henti menunjukkan perhatian konsepsional terhadap tipologi dan karakteristik kepemimpinannya sebagai mitra taktis. Kelompok kecil tokoh yang sejatinya di mata Prabowo tidak terlalu membayahakan, tetapi perlu sesekali diajak duduk bersama sembari makan dan minum kopi. Terpublis di media dan direspons berbagai elemen bangsa. Sehingga di hadapan publik tampak masih bisa menjalin harmoni dan rajutan sosial melalui caranya masing-masing.

Kedua, Prabowo melihat mereka adalah selayaknya tokoh-tokoh yang pernah menyandang jabatan hebat di negeri ini. Tentu dipandang punya ide, gagasan, konsep, dan pengalaman yang patut didengar, dihormati, dan diartikulasi sebagai tambahan gizi terhadap tahapan programatik yang telah ditransformasikan Prabowo. Terlebih Prabowo, petarung yang tidak pernah menyerah dan pasrah pada keadaan setiap pilpres sebelumnya, pasti ingin banyak belajar. Seperti ungkapan Prabowo pasca Pilpres 2024 di acara PBNU, “Saya selalu kalah melawan Jokowi. Tetapi saya coba bergabung dan belajar banyak dari Jokowi. Saya selami rumus-rumus politiknya.”

Apalagi Abarham Samad, Susno Duaji, seakan menyimpan pengalaman yang cukup berharga untuk diselami dan diinternalisasi Prabowo, terutama menyangkut eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keberadaan maupun kelangsungan institusi Polri. Dua lembaga negara yang diakui atau tidak, sedang diproyeksikan Prabowo sebagai pilar ideal dan strategis dalam konteks mengarungi kekuasaan hingga 2029. Prabowo pasti juga sangat mafhum latar sosial dan jejaring mereka. Kecenderungan ini tidak berlebihan.

Baca juga : Asep Wahyuwijaya Dukung Penuh Presiden Bersihkan Kutu-Kutu BUMN

Ketiga, terlepas dari semua itu, Prabowo sejatinya telah memulai penataan budaya demokrasi yang cukup layak diapresiasi. Sebagai pribadi berlatar belakang TNI, Prabowo tidak terus menerus alergi dengan otokritik. Sebaliknya, Prabowo telah menancapkan konstruksi dan tipologi demokrasi dialogis dalam rangka menghangatkan komunikasi, interaksi, dan melejitkan transformasi sosial kebangsaan. Realitas ini merupakan bentuk keterbukaan pemikiran, sikap, dan prinsip politik kebangsaan Prabowo. Apakah akan berlaku parsial atau universal, tidak ada yang tahu selain Prabowo dan semua elite terdekatnya.

Harapan Baru

Apapun fenomena di atas akan lebih arif dan bijaksana bila ditempatkan sebagai bagian dari harapan baru dalam perspektif demokrasi kebangsaan. Sebab demokrasi dialogis atau demokrasi berbasis konstruksi dialog secara etik lebih menyehatkan sendi-sendi dan metabolisme sosial kebangsaan. Dari dan dengan dialog, meminjam istilah Imam Khomeini, ia akan menjauhkan diri dari tendensi sentimentalisme dan pragmatisme kekuasaan (politik) berlebih. Bahkan nalar negosiasi melalui tradisi dialog, lanjut Khomeini, tidak akan banyak tersesat dan menyesatkan.

Dialog merupakan jalan terbaik memadukan prinsip dan karakteristik sosial politik yang berbeda. Dialog, media komunikatif-efektif untuk mengawinkan ide, gagasan, konsep, dan strategi berbasis aspirasi. Dialog, dalam perspektif imani, sejatinya adalah instrumen sosial bernuansa nilai-nilai qurani. Ia senantiasa bermula dari kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan esensi keimanan dalam konteks menjaga kesetaraan (ber)kemanusiaan. Sebab dari dialog, kematangan pemikiran dan kedewasaan sikap akan diuji secara naturalistik.

Mengacu pada spirit iman dan ketakwaan, tradisi dialog, pasti akan dikonstruksi dari paradigma dan orientasi kebenaran, bukan semata-mata unjuk kekuatan (politik) pasukan dan persenjataan. Tidak berlebihan jika Rasulullah SAW, ketika hendak menetapkan Piagam Madinah, telah mencontohkan dialog sebagai bagian dari perundingan. Sebab dalam dialog, yang dilahirkan tidak sekadar prinsip dan ketentuan diplomatis, melainkan juga kesepahaman yang mendekati kebenaran berbasis humanisme. Sehingga meminimalisasi arogansi dan selalu mawas diri untuk mendistorsi.

Sebagai harapan baru, tentu demokrasi dialogis ini tidak cukup diwujudkan Prabowo bersama tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kecenderungan (ber)oposisi dari aspek pemikiran maupun sikap. Jika Prabowo benar memiliki jiwa besar menata demokrasi kebangsaan akan lebih elok sekiranya juga mendatangi atau mengajak sosok-sosok yang kemarin berjibaku mendulang suara untuk pemenangan Prabowo tetapi tersingkirkan oleh kolaborasi elite politik bermental pragmatis-ambisius. Bukan malah dilepas atau dilupakan karena bisikan-bisikan politis elite yang kini menjadi koalisi parlemen dan kementerian di Kabinet Prabowo. (H-4)