Milad Ke-42, MUI Teguhkan Integrasi Nilai Keagamaan dan Kebangsaan

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI), hari ini tepat memasuki usia ke-42. Dilahirkan pada 26 Juli 1975, MUI menyatakan berkomitmen untuk meneguhkan visi kebangsaan sesuai dengan cita-cita para ulama pendiri bangsa.

"Agama menjadi kaedah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bermegara. Karenanya, MUI menegaskan komitmen ketaatan pada pemerintahan yang sah, sepanjang kebijakannya untuk kemaslahatan umat dan sejalan dengan konstitusi", tegas Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (26/7).

Ma'ruf juga menyatakabn bahwa pembangunan ekonomi umat mesti terus diperjuangkan. "Ekonomi syariah menjadi salah satu jalan terbaik dalam meniti era baru ekonomi Indonesia dengan menekankan sisi keadilan sosial," ujarnya.

Salah satu yang tengah dilakukan MUI ialah dengan telah dibentuknya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). Majelis Ulama Indonesia, ucapnya, juga mendukung dan mendorong realisasi komitmen Presiden untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan syariah dunia, dengan pencanangan arus baru. "Indonesia punya modal besar untuk mewujudkan impian itu", tegasnya.

Ma'ruf juga menegaskan dalam kebijakan politik luar negeri, MUI berkomitmen tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. Karenanya, MUI mengutuk agresi dan perilaku tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Israel kepada Palestina.

"MUI meminta pemerintah untuk mendesak PBB agar mengambil langkah untuk menghentikan dan menghukum Israel atas tindakan brutal kepada rakyat Palestina," tegas Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi.

Dikatakan, dalam rangka Milad ke-42, MUI menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan untuk meneguhkan integrasi nilai keagamaan dalam konteks kebangsaan.

"Acara diawali dengan penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) tentang arus baru ekonomi Syariah, bersama dengan Bank Indonesia, dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, Senin (24/7) kemarin," ujar Ketua MUI Bidang Informasi Masduki Baidlowi di Jakarta, Selasa (25/7).

Acara ini sbg tindak lanjut komitmen Presiden untuk menetapkan kebijakan baru pembangunan ekonomi (new economic policy) dengan mengarusutamakan ekonomi syariah. Presiden langsung bertindak sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan dilaunching Kamis (27/7) di Istana Negara.

Untuk kepentingan refleksi atas keberperanan khidmah MUI dalam masalah sosial politik dan budaya, MUI juga mengundang para peneliti, akademisi, dan pengkaji tentang peran MUI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, MUI menyelenggarakan kegiatan International Islamic Conference on Fatwa Studies.

"Acara ini diikuti oleh 150 akademisi yang meneliti tentang fatwa dan perannya dalam kehidupan berbangsa. Kami ingin memperoleh masukan, sekaligus dapat berdiskusi dari berbagai perspektif", ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh yang bertindakn sebagai Ketua Panitia. Acara berlangsung 26-28 Juli 2017 di Hotel Margo, Depok.(OL-3)