Isu Konflik Pasus Angket dan KPK Bisa 'Digoreng' Partai Pesaing Pemerintah

KEBERADAAN Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini hanya berisi partai-partai pendukung pemerintah, paska keluarnya Partai Gerindra, bisa mempersulit persaingan politik mereka dalam mencalonkan kembali Joko Widodo di Pilpres 2019.

Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan isu konflik yang terjadi antara DPR (dalam hal ini Pansus KPK) dengan KPK dapat digunakan pesaing partai pendukung Jokowi dalam memenangkan pilpres.

"Jelas bagi parpol pendukung pemerintah, besar kecilnya hal ini akan berdampak negatif, apalagi jika isu ini digunakan oleh pesaing-pesaing Jokowi di Pilpres 2019. Di sisi yang lain, hanya citra bersih personal Jokowi lah yang menjadi peluang di Pilpres 2019 nanti," kata Arfianto.

Sebelumnya Partai Gerindra menyatakan menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK karena menilai pembentukan pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Gerindra menyatakan awalnya bersedia mengirimkan perwakilan ke dalam Pansus untuk mengawal kerja Pansus dari dalam. Namun seiring berjalannya waktu Gerindra memandang ada kesan Pansus melemahkan KPK, meski hal itu belum tentu benar.

Arfianto mengatakan sudah seharusnya Pansus Angket KPK dihentikan karena mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat. "Sudah seharusnya hal ini dihentikan jika melihat penerimaan publik terkait Pansus KPK ini," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/7).(OL-3)