Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak mempersoalkan bila pemerintah ingin membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Namun, pembubaran tersebut harus melalui mekanisme pengadilan.
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan pihaknya tidak setuju bila pembubaran ormas anti-Pancasila dilakukan menggunakan mekanisme yang tertuang di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Membubarkan ormas lewat mekanisme perppu tidak setuju. Sebaiknya pemerintah menggunakan mekanisme peradilan," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (19/7).
Jika tidak melalui pengadilan, katanya, itu akan menyebarkan kekhawatiran kepada ormas lainnya. Selain itu, dikhawatirkan pula akan terjadi saling tuding antarormas apakah ormas itu Pancasila atau anti-Pancasila.
"Kalau melalui mekanisme pengadilan akan timbul jaminan ketenangan dan ketentraman di masyarakat," tandasnya. (X-12)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved