HTI Sumsel Masih Tunggu Keputusan Inkrah

ORGANISASI Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatra Selatan mengklaim masih akan tetap beroperasi seperti biasa. Hal itu dilakukan meski pemerintah pusat sudah resmi mencabut izin operasional ormas tersebut.

Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia Sumsel, Mahmud Jumhur mengaku sudah mendengar adanya pencabutan izin operasional tersebut. Namun pihaknya tidak memperdulikan hal tersebut. Pihaknya masih akan tetap beroperasi seperti biasa, yakni melakukan dakwah dan aktivitas lainnya.

"Keputusan dari pemerintah itu kan belum inkrah. Kami akan menunggu. Namun, bukan berarti kami (kantor dan aktivitas) kami tutup. Kami tetap beroperasi seperti biasa," jelasnya.

Ia menerangkan, salah satu kegiatan yang dilakukan HTI yakni berdakwah. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sekalipun tidak bisa melarang siapapun untuk berdakwah. Pihaknya juga tidak akan menutup sekretariat dan mencabut spanduk mengenai keberadaan HTI yang sudah dipasang di sekitaran kantornya di Jalan Sukabangun II Palembang.

"Spanduk-spanduk kita tidak akan kita lepas sampai ada keputusan inkrah. Di kantor kita juga tetap ada yang bekerja. Aktivitasnya memang benar-benar seperti biasa. Tidak ada yang berubah meski ada pencabutan izin," kata dia.

Sementara itu, Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan pihaknya belum melakukan aktivitas penertiban untuk ormas yang sudah dicabut izinnya tersebut. "Kami belum terima edarannya. Tapi kami akan lakukan prosedur seharusnya," kata dia.

Apabila sudah menerima, kata dia, maka Polresta Palembang akan berkoordinasi dengan Polda Sumsel dan pemda terkait. Koordinasi itu dilakukan secepatnya dalam rangka penertiban sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

"Kalau ada intruksi (penertiban) maka kami akan lakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk pelaksanaannya, kami akan koordinasi dengan pihak lain," tandasnya.(OL-3)