Selasa 18 Juli 2017, 12:23 WIB

DPP Golkar Instruksikan Fraksi Kaji Surat Penetapan Tersangka Novanto

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
DPP Golkar Instruksikan Fraksi Kaji Surat Penetapan Tersangka Novanto

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid memberikan keterangan pers kepada awak media di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jl Wijaya XIII, Melawai, Jakarta, Senin (17/07). -- Dok. MI

 

FRAKSI Partai Golkar menggelar rapat pleno yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPP Partai Golkar, yakni Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid. Rapat tersebut digelar untuk menyikapi perkembangan politik terkini, salah satunya terkait penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Usai rapat pleno, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan kepada Fraksi Partai Golkar untuk mengkaji surat keputusan penetapan Setya Novanto. Namun, sampai saat ini Partai Golkar masih belum menerima surat resmi penetapan tersangka terhadap Novanto.

"Bagaimana konstruksinya, bagaimana alasan-alasan yang ada dan tentu nanti akan dilakukan untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut," katanya di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/7).

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tetap solid untuk memberikan dukungan kepada Novanto baik selaku Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR RI. Golkar pun menekankan bahwa kinerja fraksi Partai Golkar tidak akan terganggu lantaran penetapan Novanto sebagai tersangka.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak akan memengaruhi posisi Partai Golkar untuk memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Juga, dukungan Partai Golkar untuk mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Idrus pun menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan menggelar Munaslub untuk mengganti posisi Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, ia menegaskan tidak ada pergantian pimpinan DPR.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus KTP-E pada Senin (17/7). Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun itu.

KPK menetapkan Novanto yang pada saat itu menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya.

Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga berperan dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR hingga proses pengadaan barang dan jasa KTP-e.

Novanto diduga telah melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-3)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Covid-19 Mewabah di Rutan KPK, Kunjungan Cuma Boleh Daring

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 20 Januari 2021, 08:17 WIB
Total, 14 orang tahanan KPK sedang menjalani isolasi karena...
MI/PANCA SYURKANI

KPK Lelang 3 Mobil Milik Mantan Wali Kota Tomohon

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 20 Januari 2021, 07:08 WIB
Tiga mobil itu diyakini bisa mengembalikan uang negara Rp591...
MI/ADAM DWI

Sidang Gratifikasi Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Digelar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 20 Januari 2021, 06:27 WIB
Heri terjerat kasus dugaan gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. Dia ditahan pada 10 September...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya