Pansus Angket KPK Tolak Ajakan Dialog Terbuka Massa BEM

BADAN Eksekutif Mahasisa (BEM) UI dan ITB, Jumat (7/7) menggelar aksi massa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk memprotes dan meminta penjelasan tentang Pansus Angket KPK.

Sejumlah perwakilan massa BEM itu diterima dalam audiensi dengan anggota pansus di ruangan KKI, Kompleks Parlemen. Mereka pun meminta agar Pansus Angket KPK keluar Gedung DPR dan menjelaskan pembentukan Pansus kepada massa aksi. Namun, permintaan itu ditolak pansus.

Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana mengatakan, pihaknya ingin ada dialog terbuka dengan Pansus KPK. Ia menantang para anggota Pansus KPK buat keluar berdialog dengan massa aksi.

"Tujuan kami hadir hanya satu sebenarnya, ada dialog terbuka. Bukan di dalam ruangan tapi di jalanan," kata Ardhi dalam audiensi.

Ia menegaskan, pihaknya menginginkan Pansus KPK dibubarkan dan mencabut hak angket sedalam-dalammya. Mereka tak ingin keberadaan Pansus KPK ini terus menyakiti hati rakyat Indonesia.

Namun, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar meminta para peserta audiensi untuk tertib administrasi dan mengisi daftar hadir. Tujuannya untuk melegitimasi keabsahan audiensi dan Pansus Angket KPK.

"Bagaimana saya memutuskan untuk menemui saudara-saudara di luar kalau tidak mengakui kami, tidak absen. Lalu kita berangkat ke sana? Dasarnya apa. Absen itu bagian dari integral yang akan kami dokumentasikan dalam berita negara yang artinya mengakui keberadaan kami," kata Agun.

Permintaan Agun itu pun ditolak para perwakilan BEM UI dan ITB. Mereka tetap tidak mau menandatangani daftar hadir sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan Pansus KPK. "Kami tidak mengakui," kata salah satu peserta rapat.

"Lalu kalau tidak mengakui kami, saya datang ke sana sebagai apa? Saya ini Ketua (Pansus) Angket," kata Agun.

Lantaran tak diakui, Agun memutuskan untuk menutup audiensi ini. Dia menganggap audiensi ini tidak pernah terjadi. "Kalau begitu, rapat kami tutup dan dianggap tidak pernah terjadi," kata dia. (X-12)