Minggu, 11 Jun 2023 WIB	\|	E-paper Media Indonesia Hari Ini

Rabu 04 Februari 2015, 00:00 WIB

PDIP Tetap Bersama Jokowi-JK

MI/ASTRI NOVARIA | Politik dan Hukum

ANTARA

POLITIKUS PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa partainya tetap bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan agenda membangun Indonesia.

"Kita tetap bersama dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla, mendukung semua apa yang menjadi program dari Nawacita Pak Jokowi. Namun, jika ada hal yang tidak sesuai dengan Nawacita, tentunya PDIP seharusnya mengkritisi dan merevisi. Agar semua kebijakan sesuai dengan Nawacita, dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Puan, di Jakarta, kemarin.

Sampai saat ini, kata Puan, partainya dan partai yang tergabung dalam KIH mendukung Jokowi. Partai yang tergabung dalam KMP juga turut mendukung keputusan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. "Yang pasti bangsa dan negara di masa depan, semua parpol, apakah itu dari KIH atau KMP, sepakat bahwa kita harus sama-sama mendukung program pemerintah dan membangun negara ini untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang saya tangkap dari perbincangan secara kekeluargaan saat bertemu dengan Pak Aburizal, Pak Prabowo, Pak Anis Matta, dan lainnya. Kita mendukung program pemerintah untuk rakyat," katanya.

Tidak mendikte
Dia juga membantah bahwa PDIP dikatakan mengintervensi dan ikut campur dalam pemerintahan Jokowi-JK. "Itu tidak benar.Memang kami terlihat mengintervensi Istana? Kami tegaskan, PDIP akan bersama pemerintahan Jokowi-JK," katanya.

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP lah yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 sehingga selayaknya menjadi partai yang mendukung seluruh kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno. "PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK," kata Hasto.

Menurut dia, mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar, bahkan saat diberi hanya empat kursi menteri pun PDIP tidak protes.

Hasto mengatakan Jokowi ialah kader PDIP yang menjadi pemimpin nasional yang otomatis milik seluruh bangsa Indonesia, sehingga PDIP juga tidak mengkhawatirkan bilamana Jokowi melakukan dialog dengan tokoh-tokoh partai lain, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Sudah sepantasnya Presiden Jokowi dalam kapasitas sebagai pemimpin nasional melakukannya. Namun, menghembuskan isu atau wacana Jokowi merasa tidak betah karena didikte PDIP merupakan hal yang serampangan dan mengada-ada," tutur Hasto.

Bahkan, ia menepis anggapan yang berkembang tentang parpol baru untuk menjadi kendaraan Jokowi di Pilpres 2019. "Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai pro-Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi," tegas Hasto.

Ia menjelaskan, figur Jokowi, Ganjar Pranowo, bersama sejumlah figur lainnya muncul sebagai salah satu bentuk keberhasilan kaderisasi PDIP melalui pilkada. Namun, uniknya, Jokowi jadi figur yang berlanjut ke pilpres. PDIP, lanjut Hasto, meyakini Jokowi ialah kader PDIP yang tak sedetik pun memikirkan wacana membentuk partai baru. "Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang menghembuskan Jokowi butuh partai," paparnya. (Ant/P-4)