Mendagri Setujui RAPBD DKI 2015 Versi Pemprov

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan RAPBD 2015 yang dikirimkan Pemprov DKI Jakarta tidak bermasalah dan bisa disahkan setelah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selesai mengevaluasinya.

Menurut Tjahjo, poin-poin anggaran dalam RAPBD itu sudah memenuhi asas keseimbangan yang ditentukan undang-undang seperti 20% untuk pendidikan dan kurang dari 30% untuk belanja pegawai. Dalam RAPBD DKI 2015 sebesar Rp73,08 triliun, pemprov memorsikan anggaran belanja pegawai 24%.

Dengan begitu, RAPBD tinggal menunggu surat persetujuan Mendagri untuk kemudian dikirimkan kembali kepada pemprov dan disahkan melalui perda tentang APBD 2015. ''Dirjen sudah menyupervisi detail keseluruhan dan tidak terjadi permasalahan. Sekarang keputusan politik soal perda APBD ada di pemprov dan DPRD,'' kata Tjahjo di Jakarta, kemarin (Rabu, 4/3/15).

Ia mengimbau pemprov dan DPRD segera mengakhiri konflik setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuding ada dana 'siluman' Rp12,1 triliun pada RAPBD hasil pengesahan Rapat Paripurna DPRD sehingga ia mengirimkan draf versi pemprov ke Kemendagri. DPRD pun berang lalu menyepakati hak angket. Ahok kemudian melaporkan dugaan korupsi APBD ke KPK dan DPRD melaporkan Ahok ke Bareskrim.

Tjahjo menghormati proses tersebut untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang pasti, pihaknya akan secepatnya memberikan persetujuan RAPBD DKI 2015 pada 8 Maret nanti. Selain itu, untuk mendamaikan Ahok dan DPRD, Kemendagri kemarin menerima Ahok dan jajarannya serta perwakilan DPRD kemudian mempertemukan kedua pihak, hari ini.

Ahok kembali menyatakan tak gentar dengan hak angket. ''Hak angket harus terus jalan biar jelas siapa yang ciptakan anggaran siluman.''

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menegaskan langkah fraksinya memelopori hak angket bukan untuk memakzulkan Ahok, melainkan demi mencari kebenaran prosedur pengajuan RAPBD ke Mendagri.

''Kami sudah rapat dan saya menginstruksikan DPD Hanura DKI agar berani mengambil sikap untuk menyatakan siapa yang benar siapa yang salah.''

''Hanura mendukung pemberantasan korupsi, termasuk mencegah niat-niat melakukan korupsi dalam proses pengajuan anggaran di DPRD DKI,'' imbuh Wiranto.(Put/Kim/X-9)