Jumat 02 Juni 2017, 21:31 WIB

KPK Tolak Permintaan Amien Bertemu Pimpinan

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
KPK Tolak Permintaan Amien Bertemu Pimpinan

MI/MOHAMAD IRFAN

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Amien Rais bertemu dengan pimpinan komisi antirasywah untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan uang korupsi Alkes Rp600 juta dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Pertimbangannya, jelas juru bicara KPK Febri Diansyah, komisioner tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak yang tengah terkait suatu perkara.

"Kami belum mendapatkan permohonan secara resmi terkait keinginan bertemu pimpinan. Namun tentu pimpinan KPK juga punya kewajiban menjaga dan meminimalisasi sebaik mungkin untuk bertemu dengan pihak yang terkait dengan perkara," tandasnya di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Saat pembacaan tuntutan terhadap Siti, yang jadi terdakwa perkara pengadaan alat kesehatan (alkes) Rabu (31/5), jaksa menyebut Amien menerima transfer dana enam kali dengan besaran tiap pengiriman Rp100 juta.

Dana itu mengalir pascamenerima pembayaran dari PT Indofarma yang dikirim lewat PT Mitra Medidua Rp 791,5 juta. Pembayaran dikirim ke rekening atas nama Yurida Adlani, sekretaris di Yayasan Sutrisno Bachir Foundation.

Selanjutnya, Yurida diperintahkan Nuki membagikan uang itu ke rekening pengurus PAN. Nuki adalah adik ipar Sutrisno yang ikut membahas keterlibatan PT Indofarma Global Medika dalam proyek pengadaan alkes

"Kita tahu sebelumnya dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan peristiwa. Ini masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan menteri kesehatan di era sebelumnya. Tentu saja pimpinan tidak dapat menemui ketika masih terkait secara langsung degan perkara yang sedang ditangani KPK," jelas Febri.

Meski demikian, ia menuturkan, Amien masih bisa melakukan klarifikasi atas penerimaan uang atau memberi informasi kepada KPK ihwal perkara tersebut. Ia berkata, Amien bisa melaporkan hal itu ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

"Silakan ke bagian pengaduan masyarakat KPK jika ada informasi yg ingin disampaikan terkait indikasi TPK," pungkasnya. (X-12)

Baca Juga

Antara

DPR Sebut KPK tidak Bisa Asal Pecat Pegawai

👤Putra Ananda 🕔Jumat 14 Mei 2021, 17:14 WIB
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK, untuk memperjelas status 75 pegawai yang gagal tes...
MI/Apul Iskandar

Sebabkan Banjir, Anggota DPR RI Minta Illegal Logging Diberantas

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 14 Mei 2021, 16:29 WIB
Ia mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk segera turun langsung memberantas illegal...
AFP

DPR Dorong Pemerintah Terjunkan Pasukan Perdamaian ke Palestina

👤Putra Ananda 🕔Jumat 14 Mei 2021, 16:11 WIB
Sukamta berharap pemerintah RI untuk sekuat tenaga bisa mendorong PBB menerjunkan pasukan perdamaian untuk mencegah terjadinya konflik yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya