Demo Pegawai Menambah Masalah KPK

WAKIL Ketua KPK Zulkarnain meminta pegawai di lembaga antirasywah itu tidak menambah masalah dengan melakukan unjuk rasa terkait dengan pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

"Kita sudah bermasalah, sudah krisis selama ini, ja-ngan bertambah lagi dengan masalah barulah," tegasnya saat ditemui di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

Ia meminta semua elemen di KPK bersatu untuk menghadapi masa-masa sulit saat ini.

Dia pun berharap aksi protes itu tidak sampai menimbulkan keretakan pada hubungan komisioner dengan pegawai.

Zulkarnain menegaskan pelimpahan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung bukanlah bentuk kekalahan KPK.

Baru-baru ini hal serupa pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Oleh karena itu, ia tidak setuju bila disebut sebagai kekalahan KPK.

"Tidak usah cerita kalah menanglah, itu kalahnya kita semua. Artinya, sekarang rugi babak belur semualah," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pelimpahan kasus tersebut merupakan hasil koordinasi dan bentuk pemberian kepercayaan kepada Kejaksaan Agung sejauh mana akuntabitasnya dalam menyelesaikan kasus itu.

"Kita lihat bersamalah nanti bagaimana, sejauh mana kejaksaan mampu menyelesaikan setiap kasus," pungkasnya.

Ratusan karyawan KPK, kemarin, menggelar aksi di lobi Gedung KPK selama setengah jam mulai pukul 09.00 WIB.

Mereka meneriakkan yel-yel antikorupsi dan menyanyikan lagu Maju tak Gentar.

Merasa terharu
Aksi damai itu disaksikan secara cermat oleh Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang mengenakan celana abu-abu dan kemeja bermotif garis-garis.

Ia tampak memperhatikan setiap perkataan dari empat orator.

Kadang Ruki memasukkan kedua tangannya ke kantong depan celananya dan kadang melipat tangan.

Ia pun ikut menghentakkan kaki saat massa menyanyikan lagu perjuangan.

Dalam menanggapi hal itu, Ruki mengaku merasa senang bercampur haru melihat militansi karyawan KPK.

"Karena mereka jadi begini adalah bentukan kami pada kepemimpinan KPK jilid I dan saya pimpinannya. Kemudian saya turun kembali untuk menutup kekosongan pada jilid 3 ini. Saya adalah bagian dari mereka," ucapnya berapi-api.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menilai aksi itu sebagai urusan pimpinan KPK.

Pemerintah tidak mencapuri soal teknis penanganan kasus antarpenegak hukum.

"Saya serahkan pada pimpinan KPK-lah untuk menyelesaikan masalah itu," katanya.

Menurutnya, pegawai di lingkungan KPK telah menunjukkan soliditas di bawah kepemimpinan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

"Pengalihan kasus itu sudah dibicarakan bertiga, antara Polri, KPK, dan kejaksaan. Ini sudah dibicarakan sama mereka," paparnya.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan pada prinsipnya tidak dibenarkan menentang prosedur hukum yang sudah ditempuh secara betul.

"Enggak boleh tolak-menolak. Semua ada prosedurnya. Harus saling menghormati tugas masing masing. Kesepakatan pimpinan harus diikuti, enggak boleh ada pembangkangan seperti itu," tegasnya.

Ia mengimbau para pegawai di lingkungan KPK fokus menjalankan kewajiban karena aparatur negara mesti memiliki disiplin dalam bekerja. (Kim/FR/P-3)