Ide Reaktivasi GBHN Didukung

GAGASAN Presiden ke-5 Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekar-noputri untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Rapat Kerja Nasional I PDIP di Jakarta mendapatkan dukungan.

Salah satunya dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan pihaknya mendukung ide pengaktifan kembali GBHN karena sejalan dengan Rekomendasi MPR 2009-2014.

"Hal itu dalam satu paket dengan rekomendasi tentang perlunya penyempurnaan sistem ketatanegaraan melalui Amendemen Kelima UUD 1945, yang di dalamnya menekankan pentingnya pe-nguatan DPD," ujar Farouk di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan sama, Ketua Badan Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan DPD Bambang Sadono menambahkan, pengaktifan kembali GBHN diperlukan untuk mengakomodasi suara seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau (rencana pembangunan jangka menengah) itu berdasarkan visi-misi presiden terpilih, berarti ada suara yang tidak terakomodasi. Itu alasan kenapa GBHN perlu dihidupkan kembali," jelasnya.

Selain itu, kata Bambang, Indonesia membutuhkan rencana jangka panjang yang akan dijalankan oleh setiap pemimpin bangsa. "Jangan sampai pemimpin-pemimpin per periode itu nggak nyambung (visi-misinya)."

Wacana pengaktifan kembali GBHN juga disambut baik oleh mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen (Purn) Syaiful Rizal. Menurut Syaiful, GBHN sangat diperlukan agar Indonesia berjalan sesuai arah yang ditentukan. GBHN, tambah dia, juga diperlukan agar kemajuan bangsa tidak diisi oleh deal-deal politik untuk sebuah kekuasaan.

Amendemen
Penghidupan kembali GBHN itu menjadi salah satu butir rekomendasi (lihat grafik) yang dihasilkan dalam Rakernas I PDIP, yang ditutup secara resmi oleh Megawati, kemarin. Pada kesempatan itu, Megawati berharap semua pihak dapat memahami pola pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) sebagai haluan pembangunan nasional.

"Arti nasional adalah pola itu harus menggambarkan seluruh daerah dan seluruh lapisan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Megawati. Penyebaran proyek pembangunan, kata dia, harus menjamin sifat nasional di seluruh Indonesia.

Megawati menambahkan, rekomendasi rakernas lainnya ialah meminta dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDIP menginstruksikan kader partai yang ditugaskan di DPR RI untuk memperjuangkan amendemen UUD 1945 terbatas. Ia berharap amendemen dilakukan pada pasal-pasal yang hendak diubah saja, yakni terkait dengan kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara dalam pembangunan nasional.

"Kalau (MPR) tertinggi itu kan seperti kalau saya di sini bisa melihat semua...Mengembalikannya kepada posisi tertinggi. Nah, itu rembuk. Buka ruang dulu, didiskusikan, jangan reaktif langsung mau nutup. Ini kan tawaran dari PDIP. Saya maunya, mbok ya dirembuk saja dululah. Lihat, evaluasi, seperti apa kita dewasa ini di tengah negara lain yang keinginan majunya luar biasa," pungkasnya. (Nur/Nyu/X-7)