Perkukuh Ideologi Kebangsaan

BELAKANGAN ini kepolisian sejumlah daerah direpotkan dengan pelaporan orang hilang. Bahkan, dalam rentang enam bulan, Polda DI Yogyakarta menerima laporan 15 orang hilang.

Diduga, orang-orang yang menghilang itu terlibat dalam organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan menyatakan Gafatar merupakan kelompok yang berbahaya dan harus diwaspadai masyarakat. "Mereka menggunakan asas kasih sayang dan antikekerasan. Ini kedok mereka," kata Anton, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Gafatar menawarkan keri-nganan dalam beragama. Bagi muslim, misalnya, kata Anton, tidak wajib salat, puasa, dan beribadah haji. "Agama dipermudah. Bagi yang nggak ingin ribet, maka ini sangat menarik," jelasnya.

Terkait dengan ditemukannya dokter Rica Tri Handayani bersama putra balitanya di kawasan Bandara Iskandar, Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (11/1), Polda DIY menetapkan dua sepupu dokter Rica, Eko dan Veny, sebagai tersangka.

"Eko dan Veny memang aktif di Gafatar. Rica dan Veny sudah lama memang aktif di Gafatar, sejak kuliah dulu," kata Direskrimum Polda DIY Kombes Hudit Wahyudi di kantornya, kemarin.

Di Boyolali, Jawa Tengah, seorang ibu, Sukimah, juga mengaku kehilangan tiga anaknya, Eko Purnomo, 30, Bentar Setiarto, 25, dan Krisma Fitri Arta, 17. Ketiganya diduga bergabung dengan Gafatar di Kalteng.

Dengan maraknya kasus orang hilang yang dikaitkan dengan Gafatar, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pentingnya penguatan ideologi Pancasila untuk menangkal gerakan yang mengancam tatanan berbangsa dan bernegara. "Itu bagian dari tugas MPR, memberikan pemahaman dan pencerahan bagi warga negara untuk memahami dan menyadari pentingnya Pancasila," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Senada, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan program Bela Negara yang mencakup pendidikan kebangsaan berbasis Pancasila bisa menangkal Gafatar. "Kita perbaiki lagi pemahaman bangsa ini tentang Pancasila karena itu kepribadian kita," tandasnya.

Organisasi terlarang
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Gafatar tidak terdaftar di Kemendagri. "Telaah dari dirjen kami, itu sudah terlarang, banyak korban," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Kemarin, Jaksa Agung M Prasetyo memerintahkan Panitia Pengkaji Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Jaksa Agung Muda Intelijen untuk meneliti Gafatar. "Nantinya tentu ada langkah penanganannya," ujarnya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Gafatar menjadi kritik bagi ormas keagamaan. "Dakwah itu harus bisa memberikan solusi terhadap berbagai problem kehidupan masyarakat," katanya saat dihubungi, kemarin.

Gafatar diduga metamorfosis dari Al Qiyadah Al Islamiyah yang pimpinannya, Ahmad Moshadeq, pernah divonis 4 tahun penjara dalam kasus penistaan agama pada 2008. Moshadeq mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. (Adi/Kim/Ind/Nur/Bay/AU/X-6)