Istana Panggil Agung dan Ical

ISTANA memanggil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta dan Munas Bali, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, kemarin.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Agung dan Ical dalam waktu berbeda di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan pertama ialah Jokowi dengan Agung Laksono. Agung masuk tanpa pendamping, pukul 15.24 WIB.

Setengah jam kemudian, ia keluar dan memberikan keterangan pers bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut Agung, telah terjadi kevakuman kepengurusan karena Mahkamah Agung membatalkan keabsahan kedua kubu.

Namun, ada institusi yang masih diakui secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, yakni, Mahkamah Partai Golkar.

"Mahkamah partai mempunyai dasar-dasar yang bisa mempunyai landasan hukum bagi Golkar untuk bisa menyelesaikan persoalan, dengan diselenggarakannya musyawarah nasional. Dalam waktu secepatnya, kalau bisa 1-2 bulan mendatang."

Agung menambahkan, Presiden hanya mendengarkan dengan saksama tanpa memberi saran.

Kepada Jokowi, Agung berjanji jika munas bersama berjalan lancar dan nasib baik datang kepada kubunya, dukungan tanpa syarat bagi Kabinet Kerja bakal digelontorkan.

"Kalau kami yang terpilih, saya pastikan seperti itu. Dan tidak ada persyaratan. Unconditionally support," cetus dia.

Tidak lama setelah pertemuan tersebut, giliran Ical yang didampingi Sekretaris Jenderal Golkar versi Munas Bali Idrus Marham yang berbincang dengan Jokowi.

Durasinya tak beda jauh dengan pertemuan Jokowi-Agung.

Seusai pertemuan, Ical mengatakan Munas Bali memiliki legitimasi kepengurusan seusai putusan MA dan pencabutan SK Menkum dan HAM tentang kepengurusan Munas Jakarta.

Atas dasar itu, ia menolak munas bersama. Menurutnya, hal itu tidak dikenal dalam AD/ART partai.

"Yang ada adalah munaslub (musyawarah nasional luar biasa). Munaslub hanya bisa dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari 34 DPD provinsi seluruh Indonesia. Kalau ada 24 DPD provinsi seluruh Indonesia yang meminta, baru bisa dilakukan munaslub," terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, permohonan bertemu dengan Presiden sudah datang dari Agung sejak sebelum kasus 'papa minta saham'.

Adapun permintaan dari Ical untuk menjumpai Presiden datang saat kasus tersebut mengemuka.

Jokowi dikabarkan baru bisa memenuhi permintaan itu kali ini di hari yang sama.

Mekanisme internal

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ikut dalam kedua pertemuan itu mengatakan pemerintah mendorong penyelesaian konflik Golkar dan PPP diselesaikan lewat mekanisme internal seperti Mahkamah partai karena pemerintah tidak ingin intervensi.

"Sebab kalau kemudian partai-partai yang berkonflik dan bersengketa iu tidak segera menyelesaikan persoalannya, cepat atau lambat akan mempengaruhi seluruh proses jalannya di pemerintahan, baik itu di DPR atau hubungan dengan pemerintah," ucap dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendorong digelarnya munas dalam menuntaskan konflik Golkar.

Namun sebelumnya, perlu ada konsolidasi internal lebih dulu.

Kalla tidak ikut dalam pertemuan karena sudah sering bertemu Agung dan Ical.

"Saya kan sudah sering (bertemu)," ujarnya.

Di sisi lain, Sekjen PPP Muktamar Jakarta Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan kubunya sah di mata hukum.

"Kubu Romi harus mengakui kekalahan," imbuhnya.

(Ima/P-5)