Mencoba Bangkit dari Titik Nadir

KETERPURUKAN kinerja DPR hingga selesai masa sidang 2015 semakin lengkap dengan tersangkutnya Setya Novanto yang tengah menjabat Ketua DPR RI dalam skandal 'papa minta saham'. Di sidang kode etik, seluruh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berpandangan politikus Fraksi Partai Golkar tersebut melanggar etika anggota DPR.

Ade Komaruddin, politikus Fraksi Partai Golkar yang digadang-gadang Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk menggantikan posisi Novanto sebagai Ketua DPR, berkontemplasi. Ia mengakui skandal 'papa minta saham' telah membawa DPR ke titik nadir.

"Saat ini, DPR sudah berada di titik nadir. Saya jadi anggota DPR dari 1997/ Sekarang ini yang paling menyedihkan. Yang penting mengembalikan DPR (lebih terhormat) lagi," ucap Ade ketika ditemui akhir pekan lalu di Jakarta.

Namun, tidak semudah itu mengembalikan kehoramatan DPR. Di masa persidangan yang baru, persoalan memanasnya kisruh internal di Partai Golkar dan PPP telah menghadang. Keduanya mengalami kevakuman kepengurusan.

Di internal Partai Golkar, perpecahan kian melebar pascapencabutan SK pengesahan kepengurusan hasil Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono. Di sisi lain, pemerintah tetap tidak mengakui hasil Munas Bali besutan Aburizal Bakrie.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Priyo Budi Susanto menilai kisruh Golkar yang makin runyam sudah sangat mengganggu kinerja anggota DPR dari Fraksi Golkar.

Konsentrasi anggota dewan terpecah karena kedua kubu, baik Munas Ancol pimpinan Agung laksono dan Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, kini saling klaim terkait siapa yang berhak menjadi ketua fraksi. "Sudah tentu ini semua memengaruhi soliditas Partai Golkar," terang Priyo.

Priyo menilai sekarang tidak ada satu pihak pun yang berhak mewakili dan bertindak atas nama Partai Golkar. Untuk itu, pergeseran posisi penting di DPR, seperti ketua atau alat-alat kelengkapannya, untuk sementara tidak bisa dilakukan.

"Kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh pimpinan fraksi-fraksi di DPR. Karena Golkar masih dilanda konlfik internal, kami mohon waktu secukupnya untuk bisa selesaikan masalah iternal kami," tutur Priyo.

Kendati begitu, ahli hukum tata negara Refly Harun berpendapat pergantian Ketua DPR yang diusulkan Fraksi Golkar masih dapat diproses. Hal itu tidak perlu sampai terpengaruh oleh kisruh internal DPP.

"Pengajuan Ketua DPR asalkan sesuai dengan prosedur dan diajukan oleh fraksi yang diakui, itu tidak masalah. Kan di parlemen hanya ada satu fraksi Golkar yang diakui pemerintah, fraksi berbeda dengan DPP. Kalau partainya bubar sekalipun, fraksi tetap resmi," imbuh Refly.(Nyu/Uta/P-1)