Kemenhub Pertanyakan Maksud TNI-AU

STAF Khusus Menhub Hadi M Djuraid mempertanyakan maksud dari TNI-AU yang mempermasalahkan seragam pegawai Kemenhub. Untuk itu, ia meminta komunikasi dan diskusi secara langsung lebih dikedepankan ketimbang melontarkan pernyataan secara sepihak melalui media massa.

"Oleh karena itu, kami tidak tahu apa yang dipersoalkan TNI-AU dan apa maksud dan tujuan mempersoalkan seragam Kemenhub," kata dia dalam pernyataan pers yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Disampaikannya, memang dari komunikasi dengan Kadispen TN-AU Dwi Badarmanto, diakui adanya kesalahan terkait polemik seragam yang belum sempat diklarifikasi. Hadi menambahkan, hingga Sabtu (9/1) Menhub belum menerima surat apa pun dari TNI-AU terkait seragam Kemenhub.

Kemenhub, kata Hadi, terbuka atas segala diskusi dengan pihak mana pun terkait persoalan yang berhubungan dengan Kemenhub.

"Seragam Kementerian Perhubungan tidak sama dengan seragam TNI baik dari segi warna maupun atribut, dan tidak ada simbol TNI dalam bentuk apa pun," tegas Hadi.

Saat diminta konfirmasi, Dwi Badarmanto menegaskan tidak pernah menegur pihak Kemenhub. Badar menyatakan, TNI-AU hanya melakukan kajian ke internal TNI-AU bahwa terdapat kementerian yang mempunyai seragam yang dinilai serupa dengan matranya.

"Tidak pernah ada surat-menyurat, yang ada kita membuat artikel, kita diskusi ke dalam, kok baju kita sama dengan orang lain, tidak pernah kita menegur orang lain," ujar Badar saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Meski demikian, Badar tidak menampik TNI-AU meminta solusi terkait seragam yang ibarat pinang dibelah dua tersebut. "Kita berharap ada solusi," ucapnya.

Badar mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Kemenhub bahwa TNI-AU tidak mempermasalahkan seragam Kemenhub, meski Badar mengkhawatirkan adanya tindakan yang tidak menyenangkan dari oknum yang mengira bahwa pegawai Kemenhub adalah prajurit TNI-AU dan sebaliknya.

"Memang dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu nanti takutnya merugikan berbagai pihak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna berpendapat penggunaan seragam ala militer yang digunakan Kemenhub dan Kementerian Hukum dan HAM akan menimbulkan salah persepsi. Agus berharap ada perubahan seragam dari instansi sipil. (Nyu/P-4)