Perlu Haluan Jangka Panjang

KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan kegalauannya bahwa pembangunan di Indonesia seperti tarian poco-poco. Maju mundur. anti pemimpin, ganti pula kebijakan sehingga tidak jelas arah pembangunan ke depan.

Oleh karena itu, Megawati mengusulkan perlunya haluan pembangunan dalam jangka panjang yang mampu merancang 100 tahun ke depan.

"Ganti orang, ganti visi-misi. Ganti pemimpin, ganti pula visi-misi. Indonesia ini lama-lama seperti senang dansa. Jadi, ketika pemimpinnya genap lima tahun, dia maju. Ketika pemimpinnya kurang benar, dia mundur lagi. Kalau mundur-maju sesekali mungkin masih baik, tapi kalau maju satu langkah mundur sepuluh langkah, seperti poco-poco. Itukah yang Indonesia inginkan sampai saat ini?" ujarnya dalam Rakernas I PDIP dan peringatan ulang tahun ke-43 PDIP di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Plt Ketua DPR Fadli Zon, mantan Wapres Try Sutrisno, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Dalam rakernas yang bertema Mewujudkan trisakti melalui pembangunan nasional semesta berencana untuk Indonesia raya, Megawati mengkritisi konsep dan strategi pembangunan yang berbeda di tiap kabupaten/kota dan provinsi, bahkan pusat.

Gayung bersambut, Presiden Jokowi setuju dengan usulan tersebut. "Negara ini harus memiliki haluan negara, kemana negara ini akan dibawa. Oleh sebab itu, pembangunan nasional semesta berencana menjadi pekerjaan rumah kita dalam mengarungi pembangunan 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan agar arah kita menjadi jelas," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan keberaniannya sebagai presiden, seperti menenggelamkan 107 kapal, eksekusi 14 terpidana mati narkoba pada 2015, dan pembubaran Petral.

Jokowi mengatakan Indonesia harus menjadi bangsa yang berdaulat dan berdikari. "Saya akan lakukan apa pun dengan risiko apa pun," cetusnya yang disambut tepuk tangan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi upaya menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Meski begitu, upaya menghidupkan kembali GBHN melalui amendemen UUD 1945 tidak bisa dilakukan serta-merta. "Amendemen UUD 1945 tentu butuh 2/3 (kuorum)," ujarnya.

Senada, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyambut baik usulan dihidupkannya kembali GBHN. "Bagus sekali, tidak ada yang salah dengan berbagai kebijakan yang pernah ada pada masa lalu," ucapnya.

Tidak matikan kreativitas
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, sependapat dengan konsep pembangunan semesta yang disusun oleh PDIP. "Asal tidak mematikan kreativitas pemimpin di masa mendatang," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengatakan untuk memiliki kembali haluan pembangunan bisa dengan tanpa mengamendemen UUD. Hal itu dengan hanya membuat UU yang berisi semacam GBHN.

"Tidak harus dengan GBHN model dulu, kan MPR sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk itu. Sekarang bisa saja membuat semacam GBHN dengan UU yang menetapkan program pembangunan jangka panjang 25 tahun, misalnya," paparnya.

Sementara itu, Rakernas I PDIP akan berlangsung sampai besok. (Cah/Wib/X-6)