DPR Didesak Ubah Pola Kerja

SETELAH masa reses sejak 18 Desember 2015 berakhir, DPR RI memasuki masa persidangan yang baru hari ini. Dalam kaitan itu, DPR didesak untuk mengubah pola kerja agar lebih baik daripada masa persidangan sebelumnya.

Untuk mengimplementasikan hal itu, DPR terlebih dahulu diminta menyelesaikan persoalan internal terkait dengan Ketua DPR definitif yang belum ditetapkan.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, berharap DPR RI segera memperbaiki kinerja. Menurutnya, persoalan Ketua DPR definitif harus segera diselesaikan, jangan sampai membelenggu kerja-kerja di parlemen.

"Jangan sampai membelenggu. Sejak mereka dilantik sampai kemarin reses, hanya sedikit UU yang selesai. Kalau mau berperan optimal, harus mengubah pola kerja yang seperti itu," ujar Nico di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyoroti kinerja DPR dari ekspektasi masyarakat. Surya mengingatkan, hingga saat ini masyarakat belum menaruh optimisme dan respek tinggi kepada anggota DPR.

"Berulang kali saya ingatkan bahwasanya tingkat sensitivitas yang ada dari persepsi pandangan masyarakat itu belum berubah. Masyarakat belum menaruh optimisme dan respek tinggi pada institusi resmi di negeri ini, khususnya lembaga DPR," ujar Surya seusai menghadiri Rakernas PDIP, kemarin. Hal itu, menurut Surya, menjadi pekerjaan rumah bagi anggota dewan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

Tupoksi
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan Fraksi PAN akan mendorong kinerja DPR dengan target menuntaskan Program Legislasi Nasional 2016. Selain itu, PAN akan bekerja keras menjaga stabilitas politik di DPR.

"Fraksi PAN DPR pada 2016 berharap dapat menyelesaikan target prolegnas sebanyak 57 RUU yang harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pemerintah. Fungsi legislasi tidak hanya dimiliki DPR, tetapi juga pemerintah. DPR berharap respons pemerintah seba-iknya cepat dalam pembahasan RUU terutama yang berasal dari inisiatif DPR," papar anggota Komisi IV DPR itu, kemarin.

Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Tantowi Yahya, menyatakan DPR harus kembali bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. "Hal yang menjadi prioritas DPR di 2016 ialah legislasi. Sedikitnya RUU yang menjadi UU tahun lalu dan banyaknya RUU yang kembali akan dimasukkan Prolegnas priotitas 2016 harus dijadikan cermin ketidaksuksesan anggota DPR dalam fungsinya sebagai legislator," kata anggota Komisi I DPR itu.

Tantowi melihat, selain harus meningkatkan kinerja, DPR masih akan menghadapi dinamika yang tidak kalah dari 2015. Hal itu akibat kekisruhan yang terjadi di tubuh Golkar dan PPP yang belum berakhir. "Dinamika akan tetap ada selama SK pengesahan Golkar dan PPP belum dikeluarkan pemerintah."

Di lain sisi, dengan alasan masih mengikuti rakernas, seluruh 109 anggota Fraksi PDIP dinyatakan tak akan menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang baru hari ini. Salah satu agenda rapat ialah pelantikan Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin, serta dua anggota baru dari PDIP. (Wib/Cah/X-7)